Pada Sidang Umum Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Januari 1998, seorang wanita pemberani melontarkan pandangan-pandangannya tentang demokratisasi di depan sidang. Di tengah kontroversi demi kontroversi, kondisi negara yang sedang krisis saat itu, dan ABRI yang kalang kabut, wanita itu tak gentar menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru.
Berhembus kabar bahwa biaya yang dipakai untuk menyelenggarakan SU MPR 1998 menghabiskan dana sekitar Rp 45 miliyar. Biaya tersebut terbilang fantastis untuk penyelenggaraan sidang umum, melihat kondisi ekonomi negara yang berantakan saat itu.
Selain itu Ketua Umum Golkar Harmoko sebelum sidang mengatakan bahwa tidak ada kader Golkar yang akan menginterupsi pencalonan pasangan Soeharto--Habibie. Bahkan bagi kader Golkar yang mendukung calon selain Soeharto-Habibie akan dikenai sanksi.
Ada juga kabar akan ada kelompok- kelompok yang mencoba mengagalkan sidang umum ini. Panglima Kodim Jaya, Mayor Jenderal (Mayjen) Sjafrie Sjamsoedin terpaksa mengerahkan 40.000 pasukannya untuk mengamankan Sidang.
Adalah Khofifah Indar Parawansa, wanita yang tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam Sidang Umum MPR 1998 itu. Pidato politisi kelahiran 1965 ini menjadi pidato kritis pertama terhadap pelaksanaan Orde Baru dalam ajang formal nasional setingkat Sidang Umum MPR.
Hampir segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada saat itu didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Golongan, dibuat terperanjat dengan pidato yang menohok jantung para penguasa Orde Baru tersebut. Bukan hanya kritik, aktivis organisasi ini juga menyampaikan berbagai kekurangan, dan kecurangan, Pemilu 1997 seraya melengkapi pidato dengan berbagai ide tentang demokrasi.
Khofifah yang saat itu berusia 33 tahun, hampir tidak jadi membawakan pidato itu karena pada saat forum internal FPP, ada beberapa anggota FPP yang hendak mengganti Khofifah dengan orang lain. Setelah dipertahankan oleh beberapa tokoh senior FPP seperti Hamzah Haz dan Yusuf Syakir, Khofifah pun membaca lagi teks pidato itu dan memutuskan mengubahnya.
Pidato yang berani itu mengejutkan Fraksi Utusan Golongan dan ABRI karena tidak sesuai dengan teks pidato yang mereka terima. Pada era orde baru, pidato di depan institusi resmi atau di hadapan publik harus terlebih dahulu diserahkan teksnya kepada ABRI di markasnya di Cilangkap. Teks pidato yang diterima ABRI hanya berisi puji-pujian terhadap pemerintahan Soeharto. Karena keberaniannya tersebut, karir politik khofifah kian naik.
Khofifah Indar Parawansa dikenal dengan panggilan khofifah. Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 ini menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Bahkan masa sekolah dan kuliahnya juga di kota Pahlawan ini.
Saat kuliah, ia mengambil dua jurusan yang berbeda di perguruan tinggi yang berlainan. Pertama, dia belajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair) dan kedua, ia belajar ilmu komunikasi dan agama di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya.
Karir politiknya dimulai saat dia berusia 27 tahun menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1992-1997. Â Pada pemilu berikutnya, 1997, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR. Pada periode ini, Khofifah hanya bertahan dua tahun. Karena pada waktu itu, tahun 1998, terjadi peralihan rezim Orde Baru ke Era Reformasi.
Pemilu digelar kembali pada tahun 1999, pemilu pertama di Era Reformasi. Kali ini, Khofifah berpindah partai ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang lahir di Era Reformasi bentukan Abdurrahman Wahid. Khofifah terpilih kembali sebagai anggota dewan, tetapi dia  tidak lama bertugas di sana. Pada tahun 1999, dia diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden  terpilih Abdurrahman Wahid pada kabinet Persatuan Indonesia.
Nasib Khofifah menjadi menteri juga tidak bertahan lama, hanya dua tahun, seiring jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid untuk periode 1999-2001. Presiden baru Megawati tidak memasukkan Khofifah sebagai menterinya dalam Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004.
Berhenti jadi menteri, tidak membuat dirinya kecil hati. Dia semakin aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dia aktif di organissi Muslimat, organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama (NU). Dia memimpin Muslimat periode 2000-2005.
Kiprahnya di kemasyarakatan makin terasa dirasakan dampaknya. Masyarakat Jawa Timur mendorong Khofifah untuk ikut colan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013. Khofifah ikut bertarung, tapi belum berhasil.
Pada Pilpres 2014, Khofifah diminta menjadi salah satu juru bicara politik pasangan Jokowi-JK. Hasilnya berbuah manis. Jokowi menang, dan meminta Khofifah untuk menjadi menteri sosial pada kabinet Kerja 2014-2019.
Selain di bidang politik, Khofifah juga aktif berkegiatan dibidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan hak-hak perempuan. Ia rajin bersuara di forum-forum nasional dan internasional. Publik speaking yang dimiliki khofifah nampaknya adalah hasil dari pendidikan yang baik, dan juga banyaknya organisasi yang ia geluti. Berikut rekam jejak khofifah dalam berorganisasi sepanjang karirnya.
Anggota Yayasan Mitra Indonesia, Jakarta ( 1989 )
Ketua Umum OSIS SMA Khadijah ( 1983 )
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya ( 1986 )
Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
Ketua Bidang Kemahasiswaan IPPNU ( 1990 )
Bendahara SPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Wonocolo
Ketua Bidang Ekonomi-Koperasi PP Muslimat NU
Ketua Gerakan Masyarakat Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia (Gema PKMI)
Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ( 1998 )
Ketua Delegasi RI Sidang At The 44 th Session of the Commision on the Status of Women, New York ( 2000 )
Ketua Delegasi RI Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country, New York
Ketua Dewan Kerja Pramuka SMA Khadijah ( 1982 - 1983 )
Sekretaris Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Departemen Organisasi Remaja Mesjid, Surabaya ( 1984 - 1985 )
Anggota Bagian Pendidikan dan Latihan DPC PPP Surabaya ( 1987 - 1992 )
Anggota Yayasan Tri Bhakti, Surabaya ( 1989 - 1990 )
Ketua Pengurus Besar PMII ( 1989 - 1991 )
Biro Pengkaderan DPC PPP Surabaya ( 1990 - 1995 )
Wakil Sekretaris Generasi Muda Persatuan ( 1990 - 1995 )
Biro Lingkungan Hidup KNPI Jawa Timur ( 1991 - 1994 )
Ketua Partai PKB ( 1998 - 2000 )
Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ( 2000 - 2005 )
Anggota Dewan Pertimbangan DPP PKB ( 2000 - 2002 )
Anggota Dewan Syuro DPP PKB ( 2000 - 2002 )
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB ( 2002 - 2007 )
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya (-1989)
Dosen Universitas Wijaya Putra, Surabaya (1991-1992)
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) (1999-2001)
Pimpinan Komisi VIII DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Anggota Komisi II DPR RI Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Ketua Komisi VI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
Anggota Komisi VII dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (2006-2007)
Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004-2006)
Anggota Komisi VII DPR RI (2006-)
Menteri Sosial Kementerian RI (2014-2019)
Forum Internasional :
Studi banding pada penyiapan ratifikasi "Convention Against Illicit Trafic Psychotropic and Narcotic Drug" di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan Internati onal Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.
Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994
Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam "Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.
Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam "Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country": Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.
Menjadi narasumber pada Conference G ender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.
Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.
Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.
Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.
Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Preventi on and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.
Menjadi narasumber pada Internati onal Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.
Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan- Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporari di Shah Alam, Selanggor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006
