Di Indonesia sendiri, banyak sekali kota yang berada persis di tepi air, dan berlomba-lomba menjaja  konsep waterfront city. Berhasilkah?
Namun aplikasi waterfront city di banyak daerah, tak jarang memunculkan ragam permasalahan? Pencemaran, kesemerawutan lingkungan, dan masalah sampah. Dan jika diurai lagi,  masalah kekumuhan lingkungannya akan berpotensi menjalar pada tingginya angka kriminalitas. Belum lagi, -terpenting- hadirnya tumpang tindih kepentingan, dimana  jika daerahnya mengandung potensi sumber daya lain yang bernilai tinggi.
Nah menegok Danau Toba, Â sebenarnya sudah pula menjalankan konsep waterfront City? Lihat saja wajah pembangunannya sudah fokus berorientasi full ke arah perairan/danau, dan memiliki fungsi utama sebagai tempat rekreasi, permukiman, industri atau pelabuhan.
Musababnya, muncul kekhawatiran masyarakat adat Toba, jika hadirnya eksploitasi SDA yang berada di sekitar Danau Toba, berpotensi mendegradasi kekayaan ekologis di sekitar kawasan Danau Toba. Dimana nyata, kekayaan itu sudah menjadikannya sandaran kehidupan mereka dalam menjaja produk wisata. Â Nah, sampai di sini, kekhawatiran itu masuk logika juga ya?
Artinya? Aplikasi Waterfront City Datau Toba akan berhasil menjadi penguji, mengelaborasi Demokrasi ekonomi yang disinggung di awal tulisan? Momen itu sudah menghadirkan atensi besar, untuk memantaskan predikat DSP Toba, dalam mengoreksi konsep Waterfront City yang lebih ideal-kan?Â
Meski dalam benak kita juga --berhasil- mengakui, jika predikat DSP Toba, pastilah berkelindan dengan pembangunan infrastruktur yang pasti massif, yang ditopang dengan pembiayaan besar yang berasal dari hasil pengembangan sektor usaha eksploitatif SDA lainnya?
Nah, Waterfront City berkelanjutan, akan menjadi kata kunci pembangunan DSP Toba sesungguhnya, dalam upaya-nya memantik perekonomian Toba paska Pandemi? Bagaimana caranya?
Membangun Danau Toba bersama!
"Beliau --Jokowi- berjanji akan datang November-Desember untuk penanaman bersama masyarakat." Ujar Togu Simorangkir, 6 Agustus 2021Â
"Penanaman bersama masyarakat" bagi saya sudah menjadi frasa kata yang mampu memberikan konsep nyata DSP Toba kedepan! Dimana tersirat 'keberlanjutan' selalu menjadi tuntutan dalam aktivitas perekonomian apa-saja, di tengah tantangan perubahan iklim bumi kini
Oleh sebab itu, nilai keberlanjutan akan menjadi nilai teristimewa dalam pemantasan predikat DSP toba, lewat komitemen 2 hal ini --menurut saya-
- Desentralisasi restorasi kawasan oleh masyarakat sekitar danau Toba, lewat relaksasi pemberian hak adat, yang berkonteks pelestarian kawasan Toba. Hal itu menjadikan dorongan kuat penerbitan SK pencadangan hutan adat sekitar danau toba, yang jua meliputi lahan Perusahaan sekitar danau toba.
- Hadirnya, konsistensi atas kolaborasi Perusahaan di sekitar DSP Toba, untuk bersama merawat pengembangan DSP Toba! Dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban Perusahaan, atas pengelolaan limbahnya dengan wajar. Sembari Perusahaan tetap beroperasi.