BUKAN lagi rahasia umum, pandemi virus corona atau covid-19 telah memporak-porandakan segala sendi-sendi kehidupan.
Bukan hanya perkara kesehatan serta keselamatan nyawa manusia, tetapi juga menyasar ke sektor lainnya, termasuk ekonomi, sosial, budaya bahkan politik.
Parahnya yang mengalami dampak dari pandemi virus asal Wuhan, China tersebut bukan hanya satu dua negara, melainkan ratusan. Indonesia salah satu yang tak luput dari pagebluk mematikan ini.
Tidak usah bicara tentang kesehatan dan ekonomi yang jelas terkena dampak. Masalah politik pun, Indonesia cukup sangat merasakan akibatnya. Salah satu buktinya terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Seperti diketahui, pada tahun 2020 ini Indonesia memiliki agenda pesta demokrasi Pilkada serentak.
Rencana awalnya, kontestasi pemilihan pimpina daerah ini akan diselenggarakan pada bulan September. Tapi, akibat mewabahnya virus corona, rencana ini akhirnya terpaksa diundur menjadi bulan Desember mendatang. Atau molor tiga bulan dari rencana awal.
Sekilas, adanya pemunduran jadwal ini tampaknya sederhana. Padahal jika ditelaah lebih jauh, banyak aspek yang terganggu.Â
Sebut saja, segala program para kandidat yang ambyar dan harus kembali menyusun strategi, terjadinya perubahan popularitas dan elektabilitas, tata cara kampanye termasuk masa pemilihan dan lain sebagainya.
Tapi, lupakanlah. Penulis tidak akan membahas lebih hal itu. Dalam kesempatan ini, hanya akan sedikit menyinggung tentang pra atau sebelumnya diselenggarakannya hari pemilihan.
Musik sebagai Kekuatan Politik
Sudah menjadi hal lazim, dalam setiap pesta demokrasi, baik itu Pilpres maupun Pilkada selalu ada fase atau tahapan khusus yang disediakan bagi para calon untuk ajang promosi diri terhadap para calon pemilihnya. Yakni, masa kampanye.
Banyak cara kampanye yang bisa para calon lakukan. Seperti konsolidasi dan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat atau berkoar-koar di media massa. Baik televisi, surat kabar atau bahkan media sosial.
Namun, yang sering kali terjadi pada ajang-ajang kampanye sebelumnya, di Indonesia, hampir setiap para kandidat menggunakan para musisi untuk berkampanye. Baik itu pemilihan legislatif, kepala daerah, bahkan pemilihan presiden.
Penulis masih ingat, fenomena paling masif bahwa musik dijadikan salah satu kekuatan politik di tanah air terjadi pada Pilpres 2014 lalu. Meski pada Pilpres 2019 pun musik masih turut terlibat cukup banyak
Pada tahun 2014 para musisi tanah air terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung kubu pasangan Jokowi dengan Jusuf Kalla dan sejumlah musisi lainnya ada di pihak Prabowo dengan Hatta Rajasa.
Ada dua grup band papan atas yang saling bersaing dan duduk bersebrangan. Yaitu Slank yang berpihak pada pasangan Jokowi - Jusuf Kalla serta Dewa 19 yang memihak pasangan Prabowo - Hatta Rajasa.
Pun saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Meski tak semasif Pilpres 2014, tetap saja musik dan musisi tak urung ikut terlibat.
Lagi-lagi grup musik Slank dan Dewa 19 yang sebelumnya bersebrangan di Pilpres 2014, kembali memilih jalannya masing-masing. Slank ada di pihak pasangan Ahok - Jarot sedangakan Dewa 19 bersama Ahmad Daninya di kubu pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Kedua grup musik papan atas tanah air tentu saja bukan satu-satunya musisi yang terlibat. Masih banyak lagi musisi-musisi lainnya yang juga turut terlibat dalam permainan politik para kandidat.
Tentu saja ketika para kandidat melibatkan para musisi tersebut bukan sebatas untuk menghibur para pendukung yang biasa berkumpul di satu ruangan atau lapangan terbuka.
Musik atau para musisi yang terlibat di dalamnya juga bisa dijadikan satu kekuatan politik bagi para calon. Bagaimanapun, mereka adalah kaum selebritas tanah air yang sudah barang tentu memiliki basis fans club yang tidak sedikit.
Ini yang akhirnya akan menjadi atau menambah kekuatan politis para calon. Dengan kata lain, para musisi tersebut tanpa disadari menjadi endorsment para calon untuk menarik dukungan dari masyarakat.
Misal, grup musik Slank terangan-terangan mendukung kubu Jokowi. Sebagai fans club Slank hampir dipastikan akan mengikuti arah minat idolanya tersebut. Pun sebaliknya fans club grup musik yang berada di kubu lawan.
Nasib Simbiosis Musik dan Politik
Keterlibatan musik dan musisi dalam pertarungan politik tersebut di atas terjadi saat negara tidak dibayang-bayangi rasa khawatir akan terjadinya penyebaran atau penularan virus corona, sehingga mengumpulkan warga hingga menyentuh ribuan orang pun tak jadi masalah.
Pertanyaannya, Pilkada serentak yang akan di gelar pada bulan Desember mendatang boleh jadi kondisinya sangat jauh berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019 atau Pilgub DKI Jakarta 2017, dimana tidak ada larangan jaga jarak dan lain sebagainya.
Penulis rasa, hubungan mesra atau simbiosis asik musik dengan politik tidak akan bisa saksikan pada masa kampanye Pilkada serentak nanti. Jika pagebluk masih mengintai dan pemerintah masih tetap menegakan aturan protokol kesehatan.
Ini boleh jadi menjadi mimpi buruk bagi keduanya. Dengan adanya larangan kampanye untuk mengumpulkan massa banyak di lapangan terbuka, sudah bisa dipastikan para musisi ini sepi order. Padahal, masa kampanye adalah masa panen bagi mereka mendulang rupiah.
Pun dengan para calon yang terlibat pada kontestasi pilkada juga akan cukup kesulitan mempromosikan dirinya tanpa musik. Kampanye akan terasa anyep serta masyarakat calon pemilih pun akan benar-benar selektif. Tidak akan terpengaruh oleh "rayuan" si musisi yang mendukung calon.
Dengan begitu, para calon harus benar-benar pintar "merayu" calon pemilih, murni dengan kafasitas yang dia miliki tanpa ada bantuan atau suply suara dari musisi yang digandengnya.
Salam
