Alexis dan Telaah Publik

Satu Pelayanan jasa yang terbilang sangat besar di Kota Jakarta ini akhirnya tidak bisa berbuat banyak semenjak keputusan diambil oleh Gubernur Jakarta. Walaupun, Gubernur Jakarta sendiri tahu devisa dan atau pendapatn suatu daerah didorong dari salah satu itemnya yakni pelayanan jasa dan mungkin pariwisata. 

Dari segi ekonomi, sama resikonya. Kita ambil Bali misalkan. Pada kejadian yang sama perkara bisnis dan pariwisata, pada peristiwa kuta (Bom bali) 2003 silam ternyata tidak mengurangi jumlah pengunjung pariwisata. 

Artinya peristiwa ini dampaknya meskipun besar, bali sudah terlanjut menjadi incaran wisatawan asing. Sehingga persentase wisatawan yang berkunjung masih dalam keadaan tetap dan menuju peningkatan (Lihat, Santosa 2001) 

Kondisi ekonomi kota jakarta saat ini, dan negara indonesia mengalami masalah serius. Walupun disisi lain masih banyak Pariwisata dan atau Layanan Jasa Perhotelan dan didukung dengan tranportasi serta fasilitas lainnya masih mendukung. 

Hotel Alexis sendiri pada pemberitaan dan juga beberapa sumber mengatakan kontribusi terhadap pajak selalu tertib, selama satu tahun alexis dengan pajaknya sebesar 30-33 milyar menjadi wacana dikalangan publik. 

Mengapa sebuah kebijakan mengabaikan kontribusi yang terlampau besar tersebut? 

Pada sisi yang lain kebijakan yang diambil jelas menjadi tanggungjawab, apapun bentuk dampak yang akan datang. Sedangkan perkara ketergantugan ekonomi yang dialami oleh pekerja yang kehilangan kerja adalah bagian dari resiko yang kita bicarakan pada bagian atau pembahasan lain terkait kelangsungan ekonomi rakyat. 

Bisnis Perhotelan dan layanan jasa serta pariwisata diverifikasi dalam suatu perekonomian memang menjadi hal baik. Sebab, suatu daerah tertentu demi kelangsungan ekonominya tidak hanya terfokus pada satu basis saja. Basis rill yang juga turut menjadi perhatian dalam limpahan kebijakan yang ada. 

Kita tahu, meskipun dalam kebijakan Gubernur ini, beberapa kalangan menilai sebagai solusi yang kurang baik atau tidak mengena karena tidak pertimbangkan perkara kontribusinya. 

Tetapi, masalah lain akan menjawab bahwa mengapa kebijakan tersebut diambil dan sifatnya pasti. Gubernur sendiri mengambil kebijakan karena di pandang kontribusi pajak yang didapat melalui atau terindikasi praktik yang tidak wajar. Sehingga statemennya bahwa yang diinginkan sebagai pendapatan bukan dari uang kotor. Lebih jelas nanti kita bahas setelah ini. 

Sisi positif dari Layanan bisnis perhotelan dan layanan jasa adalah pendapatan, selain itu pemanfaatan SDM yang ada disekitar lingkungan bisnis. Disamping sabagai rangsangan terhadap pnmgunjung asing atau wisatawan, kedua hal ini juga dapat membiayai pertumbuhan ekonomi didaerah Jakarta sendiri.