Amerika Kembali Menyulut Api Untuk Membakar Timur Tengah.

AS Tetapkan Empat Milisi Pro-Iran Sebagai Organisasi Teroris: Geopolitik yang Membakar Timur Tengah

Tanggal 17 September 2025 tercatat sebagai babak baru dalam dinamika Timur Tengah. Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, resmi menetapkan empat kelompok milisi pro-Iran---Harakat al-Nujaba, Kata'ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya, dan Kata'ib al-Imam Ali---sebagai Foreign Terrorist Organizations (FTO). Keputusan ini mungkin tampak sebagai langkah hukum semata, namun di baliknya tersimpan kalkulasi geopolitik yang rumit, yang tidak hanya menyasar Iran, tetapi juga berimplikasi pada Irak, sekutu-sekutu AS di kawasan, bahkan pada peta kekuatan global.

Washington dan "Label" Terorisme

Labelisasi "organisasi teroris asing" bukan sekadar cap administratif. Dalam hukum Amerika, status FTO membuka pintu bagi sanksi ekonomi, pembekuan aset, hingga tindakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat mendukung kelompok tersebut. Tetapi, dalam ranah geopolitik, label ini adalah senjata diplomasi.

Bagi Washington, penyematan status FTO terhadap milisi pro-Iran bukanlah hal baru. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran juga sudah dicap sebagai organisasi teroris pada 2019. Langkah 2025 ini memperluas jaring tekanan, sekaligus memperlihatkan bahwa Washington ingin menegaskan kembali perannya di Timur Tengah setelah beberapa tahun dianggap kehilangan pengaruh.

Marco Rubio menegaskan bahwa Iran adalah "sponsor utama terorisme dunia." Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari strategi lama Amerika: melemahkan jaringan proksi Iran yang terbentang dari Teheran, Baghdad, Damaskus, Beirut, hingga Sanaa.

Irak: Negara Medan Tarung

Dampak paling langsung dari kebijakan ini justru terasa di Irak. Empat kelompok milisi yang masuk daftar FTO bukanlah organisasi asing bagi masyarakat Irak; mereka beroperasi di tengah kehidupan sosial-politik Irak, bahkan sebagian memiliki afiliasi dengan partai politik yang duduk di parlemen.

Artinya, ketika Washington menempelkan label "teroris", dampaknya tidak hanya menyasar kelompok bersenjata, tetapi juga mengguncang lanskap politik Irak. Pemerintah Irak berada dalam posisi sulit: di satu sisi, Baghdad adalah mitra strategis AS, terutama dalam kerja sama keamanan dan ekonomi. Namun di sisi lain, kelompok-kelompok milisi ini punya pengaruh signifikan dalam dinamika politik domestik Irak.

Pertanyaannya, sampai sejauh mana pemerintah Irak mampu menjaga keseimbangan tanpa dianggap tunduk pada Washington atau memusuhi Teheran?

Pesan untuk Teheran