Mohon tunggu...
Rofiq Al Fikri
Rofiq Al Fikri Mohon Tunggu... Seorang Ayah

Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu (JAMMAL)

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara

Mahfud Benar, Jokowi Kalah di Provinsi dengan Sejarah Islam Garis Keras

2 Mei 2019   16:11 Diperbarui: 2 Mei 2019   16:27 0 3 0 Mohon Tunggu...
Mahfud Benar, Jokowi Kalah di Provinsi dengan Sejarah Islam Garis Keras
588px-collectie-tropenmuseum-adathoofden-van-de-minangkabau-met-gevolg-tmnr-10026889-5ccab3593ba7f75f3b2945d2.jpg


(sebuah tinjauan antropologi sejarah di lima Provinsi yang Jokowi Kalah Telak)


Elite politik yang berada di kubu Prabowo dan para pendukungnya nampaknya perlu lebih banyak belajar dan bersabar dalam menyikapi suatu ilmu dan pernyataan seseorang. Akhir-akhir ini pendukung secara serempak membully Prof. Mahfud MD, cendekiawan muslim, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi hanya karena pernyataannya berbeda dengan keyakinan mereka.

Ya, Prof. Mahmud dibully habis-habisan hanya karena menyampaikan fakta sejarah bahwa Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 kalah di provinsi yang memiliki sejarah Islam Garis Keras, yaitu daerah di mana rakyatnya sangat menjunjung syariat Islam bahkan pernah menginginkan hukum Islam diberlakukan.

Setidaknya Jokowi mengalami kekalahan cukup telak di Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Benarkah di lima provinsi itu terdapat jejak sejarah Islam garis keras yang mungkin terwarisi hingga hari ini? Mari kita lihat faktanya.

Islam Garis Keras di Sumatera Barat


Dalam Pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya mendapatkan 23,08% suara atau terendah dibandingkan di daerah lain. Di Pilpres 2019, walau selama berkuasa Presiden Jokowi sudah kerap kali mengunjungi Sumbar (bahkan merayakan Idul Fitri di Padang) hingga membangun ribuan rumah gadang dan jalan tol, suara Jokowi justru semakin jeblok, yaitu berkisar di angka 11%.

Menilik perjalanan sejarah budaya Minang, yang dikutip dalam buku Historiografi Haji Indonesia dan Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847 (1983),memang sejak zaman Kolonial pada tahun 1800-an, telah terjadi pergerakan pemurnian Islam di Sumatera Barat, yang berbau non-Islam seolah dihilangkan termasuk adat Minang.

Gerakan itu dipelopori kaum Padri di bawah pimpinan trio Haji yang pulang dari Mekah pascapendudukan Wahabi 1803 (yang berhasil menghancurkan budaya Arab), yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Ketiganya adalah mantan tentara Turki (ahli perang) saat melawan Napoleon. Saat di Arab, ketiga Haji itu menjadi murid orang-orang Saudi penganut Mazhab Hambali, pelopor gerakan Wahabi yang saat itu sudah berhasil menguasai Arab.

Trio Haji itu pun disuruh kembali ke Minang oleh Ibnu Saud, penguasa Arab yang memang Wahabi setelah berhasil memurnikan ajaran Islam di Arab dengan menghancurkan budaya lokal di sana. Salah satu tokoh Padri yang terkenal hingga kini, yaitu Imam Bonjol terpesona terhadap syiar Islam yang diajarkan Trio Haji itu di tanah Minang.

Di Minang, trio haji itu melakukan pemaksaan untuk memberlakukan syariat dan meninggalkan adat Minang seperti Sabung Ayam, hingga garis pewarisan matrineal (garis perempuan) khas minang. Mereka bahkan mendirikan kampung-kampung bertembok, menumbuhkan janggut, memakai jubah dan turban, menciptakan budaya Arab di dataran tinggi Sumbar.

Pemaksaan syariat Islam yang dipaksaan akhirnya memicu perang antara kaum Padri dan kaum adat Minang sejak 1803-1838. Kaum Padri bahkan membakar rumah-rumah gadang, membunuh pemimpin adat, menghancurkan Istana Pagaruyung, dan membunuh 200 ribu orang suku Batak Mandailing dan Angkola yang tidak mau masuk Islam. Hingga kini, kita tahu Imam Bonjol menjadi simbol kepahlawanan masyarakat Minang. (tirto.id)

Islam Garis Keras di Jawa Barat

Pada Pilpres 2019, Jokowi masih gagal memikat hati rakyat Jawa Barat, meskipun telah melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di Jabar, menyalurkan bantuan sosial dengan porsi paling besar dibandingkan daerah lain, bahkan hingga merangkul cawapres yang merupakan ulama asal tanah Sunda, KH. Maruf Amin. Jokowi hanya mendapatkan 39% suara, lebih rendah dibandingkan pencapaiannya di Pilpres 2014 yang memperoleh 40% suara.

Dalam catatan sejarah, di Jawa Barat, tepatnya di Malangbong, Garut, Kartosoewirjo mendirikan Istitut Suffah, lembaga yang awalnya mengajarkan pengetahuan umum dan Islam yang akhirnya menjadi lembaga pelatihan militer selama masa pendudukan Jepang. Daerah itu kemudian menjadi basis Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewirjo.

Kartosoewirjo pun mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Desa Cisampang pada 7 Agustus 1949. Deklarasi yang berarti mengkhianati dan tidak mengakui kekuasaan Republik Indonesia dengan alasan Soekarno dan pemimpin Indonesia lainnya dianggap gagal mempertahankan Jawa Barat di perjanjian Renville.

Dalam deklarasi itu, Kartosoewirjo menyebut bahwa hukum yang berlaku di NII adalah hukum Islam dan ia menyebut Desa Cisampang (tempat deklarasi) adalah Madinah yang menjadi ibu kota NII. Deklarasi itu juga ditandatangani oleh ia sendiri yang menyebut dirinya sebagai Imam NII. Tentara Islam Indonesia (TII) pun dibentuk untuk berperang melawan RI.

Selama belasan tahun, NII bergerilya melawan TNI yang sudah bertarung melawan Belanda. Pada akhirnya, pemberontakan NII pun berhasil ditumpas, dan Kartosoewirjo dihukum mati karena terbukti melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap republik. (tirto.id)


Islam Garis Keras di Aceh

Saat ini semua kita paham di Aceh bahkan menjadi Daerah Istimewa yang menerapkan hukum syariat Islam, hukum cambuk diberlakukan di sana hingga hari ini. Bahkan daerah itu tersohor dengan sebutan Serambi Mekah. Di Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin, Ketua MUI bahkan mengalami penurunan suara drastis, yaitu hanya mendapat 14,5% suara. Padahal, di 2014 Jokowi berhasil meraup 45,6% suara.

Jika melihat referensi sejarah, Provinsi Aceh juga memiliki akar yang kuat terkait penerapan hukum Islam. Bahkan, pada 20 September 1953, Daud Beureuh mantan Gubernur Militer DI Aceh mendeklarasikan bahwa Aceh adalah termasuk wilayah NII di bawah kepemimpinan Imam Kartosoewirjo.

Sebagai bekas Gubernur Militer, Daud Beureuh berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Aceh di Pidie dan mendapat pengikut. NII Cabang Aceh pun berhasil menguasai beberapa kota. Alasan kecemburuan ditetapkannya ibu Kota Sumatera, Medan dan keinginan menerapkan hukum Islam menjadi salah satu alasan, mereka memilih bergabung dan memberontak bersama NII. (wikipedia.org)

Islam Garis Keras di Sulsel

Sulawesi Selatan pada Pilpres 2019 menjadi salah satu provinsi di mana suara Jokowi turun secara drastis. Jokowi hanya mendapatkan suara sekitar 41%, padahal di Pilpres 2014 suaranya mencapai 71,43% (saat itu perolehan suara Jokowi terkerek faktor JK yang merupakan tokoh Sulsel).

Faktanya, sejarah juga mencatat bahwa di Sulawesi Selatan pernah terjadi upaya pemaksaan pemberlakuan hukum Islam yang juga di bawah naungan NII Kartosoewrijo. Kahar Muzakkar menjadi pemimpin di Sulsel saat itu yang mendeklarasikan bergabungnya Sulsel dengan NII pada 7 Agustus 1953.

Kahar waktu itu mengubah pasukan militer pemerintah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menjadi TII. Dengan persenjataan lengkap, Kahar dengan pasukannya melakukan baku tembak dengan TNI-Polri, Kahar pun tewas.

Islam Garis Keras di Kalimantan Selatan


Dalam gelaran dua pilpres terakhir, yaitu Pilpres 2019 dan 2014, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang tidak bisa ditaklukan oleh Jokowi. Pada 2014, suara Jokowi hanya 49%, sementara di 2019 lebih parah, yaitu turun menjadi 38%. Apakah ada jejak Islam garis keras di sana?

Sekali lagi, literatur sejarah mencatat, di Kalimantan Selatan pernah terjadi deklarasi Negara Islam Indonesia pada Oktober 1950. Ibnu Hadjar menjadi tokoh NII di Kalsel saat itu dengan memimpin penyerangan terhadap pos-pos kesatuan TNI-Polri. Peperangan terus dilakukan, hingga pada 1959 Ibnu Hadjar dan pasukannya berhasil ditangkap dan dihukum mati.

Jadi, apa yang diungkapkan Prof. Mahfud bahwa Jokowi kalah di Provinsi yang memiliki akar sejarah Islam Garis keras itu memang benar dalam kacamata sejarah dan itu fakta yang kita tidak bisa mengelak. Jadikanlah itu sebagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk hari ini dan masa depan nanti dan jangan jadikan justru sebagai alat provokasi politik.

Hari ini kita tidak perlu saling menyalahkan, karena tugas setiap warga negara Indonesia kini di semua daerah adalah menjaga persatuan dan toleransi di antara umat beragama. Karena sekali lagi, NKRI bukan hanya dibentuk untuk satu golongan suku atau agama. Sejak jauh hari bahkan Baginda Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya untuk bertoleransi terhadap semua manusia di bumi tanpa terkecuali.