Misalnya saja branding yang dijargonkan Angelina Sondakh bersama Partai Demokrat yang mengusung tema anti korupsi pada kampanye 2009. Akan tetapi pada tahun 2012 dirinya justru menjadi tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games yang juga turut menyeret sejumlah nama politisi lainnya.
Inilah sebuah paradoks dari fenomena politik selebriti. Di satu sisi mereka dibenarkan untuk maju dalam kontestasi politik sebab bagian dari jaminan hak asasi manusia terutama dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Tetapi pada sisi lain mereka belum cukup kompeten untuk menyelami hiruk pikuknya dunia politik pemerintahan.
Dampak positif yang diberikan tenggelam karena diterjang ombak pengaruh negatif yang dihasilkan. Marwah demokrasi yang pada terminologisnya memiliki makna yang mulia harus digadaikan keberadaannya karena sekelumit persoalan kepentingan jangka pendek. Meritokrasi terancam oligarki.
Bagaimana Solusinya?
Partai politik sebagai institusi yang memegang peran kunci dalam pokok permasalahan ini sudah seharusnya lebih mementingkan faktor kaderisasi yang baik daripada persoalan kalkulasi untung rugi semata. Para selebriti yang akan maju dalam kontes pemilu juga hendaknya telah mempersiapkan bekal dengan sebaik mungkin seperti pengalaman berorganisasi politik dan mengikuti pendidikan politik serta tahapan kaderisasi.
Krisis kepercayaan yang tengah melanda masyarakat mesti disikapi pemerintah secara serius dengan memaksimalkan fungsi-fungsi parlemen sebagai organisasi yang merepresentasikan kehendak rakyat bukan hanya memihak kepentingan jangka pendek dari segelintir oknum termasuk para patron politik. Dan yang terpenting, kita semua harus lebih bijak dalam menggunakan hak pilih.
Faktor kualitas jauh lebih penting daripada sekadar popularitas. Karena bagaimanapun juga, para selebriti tidak dapat melenggang dengan mulus ke Senayan tanpa adanya dukungan rakyat.
