Pergantian Menkeu: Purbaya Hadir, Tantangan Stabilitas Fiskal Menanti

Pemerintah melakukan reshuffle mengejutkan dengan menggantikan Menteri Keuangan yang lama dan dihormati, Sri Mulyani Indrawati, dengan Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang selama ini memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keputusan ini langsung mengguncang pasar: indeks saham anjlok hingga 1,6%, dan rupiah melemah lebih dari 1% terhadap dolar AS. Bank Indonesia pun turun tangan melakukan intervensi dengan membeli obligasi pemerintah tenor panjang dan melakukan stabilisasi kurs rupiah.

Purbaya, lulusan ITB dan Purdue University, dikenal mengedepankan pertumbuhan ekonomi tinggi---antara 6--7%, bahkan hingga 8%---dengan dorongan investasi publik dan swasta. Ia menegaskan bahwa "8% growth is not impossible," merespons visi Presiden Subianto yang ingin mempercepat ekonomi nasional.

Reformasi vs Stabilitas: Jalan yang Berbeda

Sri Mulyani dikenal sebagai simbol disiplin fiskal; ia berhasil menjalankan reformasi pajak, mempertahankan defisit 3%, dan mempertahankan kepercayaan investor dalam berbagai krisis global. Pergantian ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah Purbaya dapat menjaga saldo antara dorongan pertumbuhan dan disiplin anggaran?

Analisis dari ekonom seperti Hasnain Malik dan Syafruddin Karimi menyebut bahwa target ambisius bisa memicu defisit lebih besar, capital outflow, dan tekanan terhadap stabilitas makro jika manajemen fiskal melemah.

Pergantian di Kemenkeu membuka babak baru bagi kebijakan fiskal dalam negeri. Di satu pihak, pro-klim pertumbuhan agresif dibutuhkan untuk menyokong program publik seperti subsidi pangan sekolah. Namun, tanpa landasan fiskal yang kuat, transisi ini bisa jadi menimbulkan guncangan baru di pasar.

Investasi publik dan swasta bisa menjadi katalis pertumbuhan, tetapi pengelolaan yang hati-hati dan transparan, khususnya dalam pengendalian belanja pemerintah dan defisit, tetap krusial. Purbaya tidak hanya ditantang soal target pertumbuhan, tapi juga untuk menjaga kepercayaan investor dan menjaga toga fiskal Indonesia tetap kokoh.