Komisi III DPR sudah menyelesaikan fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 pada Jumat (13/9/2019) dini hari. Hasilnya terpilih 5 dari 10 nama yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke DPR menjadi pimpinan lembaga antirasuah ke depannya.
Kelima nama yang terpilih melalui proses voting yang dihadiri 56 anggota Komisi III DPR berdasarkan suara terbanyak dan dianggap layak memimpin KPK adalah Irjen Pol Firli Bahuri (Polri) 56 suara. Disusul komisioner KPK petahana Alexander Marwata 53 suara. Nurul Ghufron (Dosen) peringkat ketiga dengan 51 suara. Kemudian Nawawi Pomolango (Hakim) mengantongi 50 suara dan Lili Pintauli Siregar (Advokat) memperoleh 44 suara.
Sementara itu lima calon lain yang tidak terpilih mengantongi suara berbeda-beda. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen) hanya peroleh 7 suara sementara Sigit Danang Joyo (Pegawai PNS Kementerian Keuangan) hanya mendulang 19 suara. Di sisi lain, tiga calon lainnya yakni Johanes Tanak (Jaksa), Robby Arya Brata (Pegawai Sekretaris Kabinet) dan I Nyoman Wara (Auditor BPK) tak peroleh suara sama sekali alias nol.
Terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK bukan pertama kalinya unsur dari Kepolisian menjadi Ketua lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan ini. KPK periode pertama 2003-2007, Irjen Pol (purn) Taufiqurachman Rufi menjadi sebagai Ketua KPK. Bahkan pada 20 Februari 2015 - 20 Desember 2015, Ruki ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPK.
Hampir setiap periode pimpinan KPK, unsur dari Kepolisian selalu terpilih. Pada periode 2015-2019, Irjen Pol (purn) Basaria Panjaitan terpilih sebagai pimpinan KPK. Lalu periode 2009-2011, Irjen Pol (purn) Bibit Samad Rianto yang terpilih. Kini Irjen Pol Firli Bahuri yang terpilih.
Nama Firli Bahuri ini dipermasalahkan oleh kalangan masyarakat sipil anti korupsi. Pasalnya, ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli melanggar kode etik karena bertemu dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang atau TGB. Padahal KPK ketika itu sedang menangani kasus PT Newmont. Dimana TGB dalam kasus itu sebagai saksi. Namun hal itu sudah dijawab oleh Firli Bahuri dalam fit and proper test kemarin malam.
Seusai fit and proper test, Wakil Ketua Komisi III DPR, dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik, mengatakan sudah menjadi kesepakatan oleh seluruh fraksi di Komisi III DPR bahwa Capim yang memperoleh suara terbanyak terpilih menjadk pimpinan KPK. Suara terbanyak diperoleh oleh Firli Bahuri dengan 56 suara. "Sepakat suara terbanyak jadi pimpinan KPK," kata Erma Suryani Ranik.
Menurut Erma, 5 nama yang terpilih ini merupakan komposisi terbaik. Namun fraksi-fraksi di Komisi III DPR mempunyai penilaian masing-masing Capim. Komisi III pun percaya 5 pimpinan KPK terpilih ini bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, serta bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, juga berharap Firli Bahuri bisa menjadi pengayom komisioner KPK yang lain. Tahap selanjutnya kata Azis bahwa pihaknya segera membuat surat ke pimpinan DPR untuk mengagendakan Rapat Paripurna pengesahan pimpinan KPK yang baru.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta pro kontra terkait Capim KPK bermasalah, terutama menolak Irjen Pol Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK bahkan pegawai KPK menyurati DPR atas sikap penolakan, sudah selesai. Kini KPK bekerja bersinergi dengan DPR, Presiden, Polri dan Kejagung. "Pro kontra sudah selesai," kata Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Herman Hery, menambahkan bahwa proses fit and proper test dilakukan secara terbuka. Sehingga perbedaan, pro dan kontra sudah selesai. Ia juga mengungkapkan mengapa Firli Bahuri dipilih oleh seluruh anggota Komisi III DPR. Alasannya menurut Herman Hery karena Firli merupakan orang yang di zolimi.
