OTT KPK Wamenaker, Integritas Pejabat Dipertaruhkan!
"Jabatan tinggi hanyalah ujian, bukan jaminan dari integritas."
Oleh Karnita
Pendahuluan
Jakarta pada Jumat sore, 22 Agustus 2025, menjadi sorotan media nasional. Pikiran-Rakyat memberitakan penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menambah daftar panjang pejabat publik yang harus berurusan dengan hukum karena dugaan korupsi.
Urgensi pemberitaan ini tidak bisa diabaikan karena menyentuh langsung kredibilitas lembaga pemerintahan. Sebagai pejabat yang dipercaya Presiden, keberadaan seorang wakil menteri seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih. Namun, kasus ini justru menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas pejabat negara dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Penulis tertarik menyoroti isu ini karena melihat kaitannya dengan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Jika kasus dugaan korupsi terjadi di kementerian yang mengurus ketenagakerjaan, sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dampaknya bisa lebih luas. Di sinilah publik perlu jernih menilai, kritis menyikapi, dan menuntut solusi sistemik agar praktik serupa tidak terulang.
Dugaan Korupsi dan Luka Lama Bangsa
Penangkapan Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK kembali membuka luka lama bangsa ini terhadap praktik korupsi. Kasus ini diduga berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Fakta bahwa sertifikasi yang semestinya menjamin keselamatan pekerja justru dijadikan alat untuk memperkaya diri, menjadi ironi yang menyakitkan.
Kritik publik menguat karena sektor ketenagakerjaan menyentuh jutaan nasib pekerja Indonesia. Jika ruang yang seharusnya melindungi tenaga kerja dipenuhi praktik kotor, maka kepercayaan publik terhadap negara bisa runtuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar, sekaligus menegaskan urgensi reformasi di birokrasi kementerian.
