Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya tetap fokus menggenjot sektor
Pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) rencananya akan dibawa
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai tidak konsisten dalam merespons
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu lalu telah menetapkan Menteri
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (
