Nasib PEMILU 2024 dengan problematika oligarki, pembungkaman suara, bahkan tindak pidana korupsi yang semakin ironis.
Jejak korupsi sebetulnya bisa diendus melalui kejujuran setiap individu.
"OTT itu tidak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life siapa yang akan lawan kita?" papar Luhut Binsar
Semakn banyak kebohongan yang dibungkus oleh penghalusan bahasa, ditutup-tutupi dan dibiaskan kemudian di lemparkan kepada publik
Ekosistem korupsi dalam pemerintahan daerah sudah akut dan sistemik.
Membungkam KPK sama saja dengan membungkam jutaan aspirasi rakyat yang menghendaki pemberantasan KKN.
Disayangkan, penolakan skala besar revisi UU KPK tidak di gubris oleh DPR RI maupun pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi.
Tetapi, harapan para partisipan aksi unjuk rasa untuk diterima langsung oleh Pimpinan KPK, Firli Bahuri nampaknya harus sirna.
Sungguh sangat miris, ketika TWK kpk sebagai pendalaman pengetahuan kebangsaan.
SAMPAI Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang rencananya akan dilangsungkan siang ini, Ahad (20/10/19), belum tampa
Terkait desakan publik untuk membatalkan UU KPK melalui pernerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), Presiden Jokowi saat ini se
Patut kitab telaah kembali apa substansasi dan faidah dalam rancangan RUU KPK yang telah di rombak sedemikian rupa dan menuai banyak kontroversi di ka
Dalam proses pengamatan terhadap dinamika nasional hari ini, terlebih khusus isu KPK yang menarik perhatian publik, dimulai dari kritik terhahap pimpi
Pada akhirnya pihak Senayan, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat angkat bicara setelah Jokowi akan mempertimbangkan kemungkinan untuk menerbitkan Per
Baru-baru ini kita dihebohkan dengan disahkannya Revisi Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) pada tanggal 17 september 2019 oleh DPR
Peribahasa klasik yang berbunyi "bagai makan buah simalakama, dimakan ibu mati, tak dimakan ayah mati", menjelaskan sebuah situasi problematik pelik d
Sikap Presiden Jokowi terkait tuntutan mahasiswa dan desakan publik untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi mu
"Yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas!"(Jokowi)Walaupun Revisi Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah efektif menjadi UU KPK
Tergelitik pada sikap dan pemikiran para anggota DPR yang semakin lama membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, malah menjadi buas.Saya mencari tahu t
BELUM lama ini, dalam sebuah wawancara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menuduh, terhambatnya investeasi asing di Indonesia, salah satu fakt