Penggunaan Hukum Sebagai Alat Politik: Problematika UU ITE & Defamasi

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dan kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun belakangan ini muncul kekhawatiran serius bahwa hukum, khususnya UU ITE dan regulasi defamasi, sering digunakan bukan hanya untuk melindungi kepentingan umum, tapi juga sebagai senjata politik---untuk membungkam kritik, menekan aktivis, jurnalis, atau warga biasa yang mengutarakan pendapat.

Kasus terbaru yang menunjukkan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi pihak yang bisa mengajukan gugatan defamasi---termasuk pelarangan pemerintah, perusahaan, atau lembaga institusi sebagai penggugat terhadap kritik individu. Reuters+1 Putusan ini dianggap langkah positif menuju perlindungan kebebasan berekspresi, tetapi sekaligus membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana UU ITE masih memiliki pasal-"karet" yang bisa disalahgunakan. indoleft.org

Kenapa Ini Jadi Isu Serius

1. Kepastian hukum dan keadilan
   Bila hukum boleh dipakai sesuka hati oleh pihak yang berkuasa untuk mempidanakan kritik, maka keadilan jadi tak berhenti pada norma-norma tertulis, tapi tergantung pada siapa yang memakai hukum dan dalam konteks apa. Hal ini melemahkan prinsip negara hukum (rule of law), yang mensyaratkan bahwa hukum harus berlaku adil dan tidak diskriminatif.

2. Efek chilling pada kebebasan berpendapat dan demokrasi
   Jika orang takut dikriminalisasi karena kritik atau pendapatnya, mereka akan takut bersuara. Akibatnya ruang publik menyusut, diskusi kritis lemah, dan kontrol terhadap penyelenggara negara menjadi terbatas.

3. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum
   Bila masyarakat merasa hukum dipakai untuk keuntungan politik dan bukan untuk keadilan, kepercayaan terhadap hakim, pengadilan, dan lembaga negara lainnya bisa menurun. Integritas lembaga hukum menjadi dipertanyakan.

4. Kontradiksi dengan konstitusi
   Di UUD 1945, terdapat prinsip kedaulatan rakyat dan hak berpendapat, serta ketentuan bahwa negara berdasar atas hukum. Bila regulasi dilaksanakan secara sewenang-wenang, ada potensi besar bahwa pelaksanaannya bertentangan dengan konstitusi.

Apa yang Perlu Dilakukan

• Reformasi pasal-pasal problematik dalam UU ITE dan regulasi defamasi
  Pemerintah dan DPR perlu mengidentifikasi pasal mana yang terlalu luas, memungkinkan interpretasi sewenang-wenang, dan kemudian merevisinya agar jelas terkait unsur pelanggaran, siapa yang dapat menggugat, serta standar pembuktian.

• Penguatan independensi penegak hukum
  Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, harus bebas dari pengaruh politik. Proses pengangkatan serta mekanisme transparansi harus diperkuat agar tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan politik.

• Pendidikan hukum bagi masyarakat
  Supaya masyarakat memahami haknya dan batasan hukum, sehingga bisa melindungi dirinya jika ada penyalahgunaan regulasi hukum. Kebebasan berekspresi bukan berarti kebal hukum, tapi regulasi harus jelas dan adil.

• Peran pengawas independen dan organisasi masyarakat sipil
  Lembaga-lembaga HAM dan organisasi nasional & internasional harus terus memantau dan mengadvokasi agar penggunaan hukum tetap sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

Opini

Menurut saya, meski ada kemajuan ---seperti putusan MK yang membatasi penggugat defamasi---belum cukup untuk meredam kekhawatiran bahwa hukum masih sering dipolitisasi. Jika tidak ada langkah konkret dan reformasi struktural, penggunaan UU ITE sebagai alat kontrol politik dapat menjadi semakin sistemik.

Indonesia perlu memastikan bahwa hukum bukan hanya norma di atas kertas, tetapi juga instrumen yang benar-benar melindungi hak warga negara, dan bukan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan senjata politik.