Masa Depan Penerimaan Negara Indonesia di Era Digital: Dari Pajak Analog Menuju Ekosistem Fiskal Cerdas yang Berkeadilan

Masa Depan Penerimaan Negara Indonesia di Era Digital: Dari Pajak Analog Menuju Ekosistem Fiskal Cerdas yang Berkeadilan

Pendahuluan

            Berkembangnya teknologi digital saat ini telah mengubah paradigma hampir semua aspek kehidupan manusia, tak dipungkiri sistem pengelolaan keuangan negara turut terkena impact dari perkembangan teknologi saat ini.. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dunia, menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam mentransformasi sistem penerimaan negaranya. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui digitalisasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi berbasis platform, model sistem fiskal yang masih bergantung pada proses manual telah mulai menunjukkan sisi kelemahannya. Transisi dari sistem pajak analog menuju ekosistem fiskal cerdas bukan lagi pilihan melainkan suatu hal yang mesti diwujudkan demi menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan modern.

Kondisi Penerimaan Negara Indonesia Saat Ini

            Penerimaan negara Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor perpajakan, yang menyumbang sekitar 80 persen dari total penerimaan negara. Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.1.932,4 triliun atau 100,5 persen dari target APBN, menunjukkan resiliensi sistem perpajakan nasional. Dengan begitu target penerimaan pajak untuk ditahun 2025 semakin meingkat yaitu sebesar Rp.2.189,3 triliun.Transformasi digital dalam sistem penerimaan negara bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan daya saing ekonomi nasional, sebab dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak maka akan meinimbulkan lebih banyak tantangan yang memerlukan terobosan sistematik.

Adapun tantangan utama yang dihadapi meliputi :

Keterbatasan Sistem Digital dalam Administrasi Pajak Sistem perpajakan Indonesia parsial menimbulkan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penerimaan negara. Wajib pajak dihadapi dengan alur pelaporan perpajakan yang ribet,lalu masih kurang optimalnya sistem yang ada saat ini, serta kompleksitas administrasi yang panjang sehingga berpotensi menimbulkan celah kepatuhan sukarela wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang bergerak disektor UMKM.

Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Belum Optimal Berdasarkan riset Google,Temasek, dan Bain menunjukkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai US$133 miliar pada 2025, namun melihat sistem perpajakan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat membantu mengoptimalkan potensi penerimaan negara membuat ragu akan terwujudnya perkiraan tersebut.

Isu Keadilan dan Kepatuhan Adanya disparitas antara wajib pajak di Indonesia menciptakan sebuah ketimpangan dalam upaya mereka untuk memenuhi kewjiban mereka sebagai wajib pajak, yang nantinya dapat berujung pada isu keadilan sistem fiskal.

Transformasi Digital : Platform System Information of Tax Administration Platform (PSIAP)

            Pada awal tahun 2024 pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan mereka dalam  melakukan pengoptimalan digitalisasi terkait sistem pengadministrasian perpajakan. PSIAP mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2025 yang mana PSIAP memperlihatkan paradigma baru dalam administrasi perpajakan yang berfokus pada integrasi, akurasi, serta aksebilitas bagi seluruh kalangan wajib pajak.

Desain Teknologi Terkemuka PSIAP dirancang sebagai sebuah sistem administrasi terintegrasi yang menggabungkan berbagai platform tekonologi digital terkini, Dengan begitu PSIAP dapat menciptakan sungle source of truth yang dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan fiskal.

Optimalisasi Pengawasan dan Layanan Dengan kemampuan big data dan analytics yang dapat memungkinkan bagi PSIAP untuk mengoptimalkan proses pengawasan yang lebih presisi dan responsive. Hal ini ditunjukkan dari kemampuannya dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan memberikan layanan yang dipersonalisasi sesuai profil wajib pajak.

Integrasi Ekosistem Digital PSIAP yang terintegrasi dengan berbagai platform pemerintah dan swasta dapat memungkinkan adanya cross-validation data dan menciptakan transaparasi yang lebih tinggi dalam sistem perpajakan.

 Menuju Ekosistem Fiskal yang Cerdas dan Berkeadilan

Transformasi menuju ekositem fiskal cerdas juga harus mencakup strategi yang komprehensif untuk pajak digital. Indonesia telah mulai mengimplementasikan berbagai jenis pajak digital, termasuk :

PPN Digital Pengenaan pajak pertambahan nilai untuk transaksi digital yang melibatkan platform asing, guna memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital harus berkontribusi pada penerimaan negara.

Digital Service Tax (DST) Pajak yang dikenakan terhadap perusahaan teknologi yang memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia, sebagai bentuk kontribusi proporsional terhadap infrastruktur digital negara.

Impian negara Indonesia pastinya adalah dapat menciptakan ekosistem fiskal cerdas yang tidak hanya efisien secara operasional, melainkan juga berkeadilan dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Prinsip keadilan haruslah menjadi hal utama dalam transformasi sistem perpajakan digital guna menciptakan level playing field bagi wajib pajak mulai dari :

Kemudahan Akses Sistem digital harus dapat diakses seluruh lapisan masyrakat, termasuk UMKM dan daerah dengan infrastruktur teknologi yang masih terbatas.Maka diperlukannya strategi yang dapat menggabungkan platform digital dengan layanan konvensional. Selain itu penyediaan layanannya harus menyesuaikan dengan kemampuan masing – masing wajib pajak guna mengurangi beban kepatuhan yang tidak proporsional.

Transparansi Algoritmik Penggunaan AI, ML dan IoT sistem perpajakan harus disertai dengan transaparansi mengenai algoritma bekerja dan memastikan bahwa tidak adanya bias atau diskriminasi yang tidak disengaja.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Dalam melakukan transformasi tentu pastinya nanti akan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, seperti :

Tantangan Teknologi

• Cybersecurity : Sistem yang terintegrasi mesti memproteksi terhadap ancaman siber.
• Scalability : Platform harys mampu mengakomodasi peningkatan volume transaksi digital.

Tantangan Sosial – Ekonomi

• Digital divide : Kesenjangan kemampuan digital antara berbagai kelompok masyarakat.
• Privacy concerns : Kekhawatiran masyarakat terhadap kemanan data pribadi mereka.

Strategi Mitigasi 

• Peningkatan literasi digital guna meningkatkan kapasitas kemampuan masyrakat.
• Pengimplementasian yang dilakukan secara bertahap
• Kerangka regulasi yang harus dibuat seadaptif mungkin dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Peran Stakeholder dalam Transformasi

Kesuksesan transformasi fiskal digital tentu memerlukan kolaborasi aktif semua pihak :

Pemerintah

• Menyediakan infrastuktur teknologi yang dibutuhkan
• Mengembangkan regulasi yang kondusif untuk inovasi
• Menerapkan capacity building bagi seluruh aparatur perpajakan.

Pihak Swasta

• Berpartisipasi dalam pengembangan teknologi
• Mematuhi kewajiban perpajakan digital

Mayarakat 

• Meningkatkan literasi digital dan kesadaran pajak
• Mmemberikan feddback guna meningkatkan implementasi sistem
• Berpartisipasi aktif dalam proses transformasi.

Kesimpulan 

Transformasi dari pajak analog menuju ekosistem fiskal cerdas yang berkeadilan merupakan sebuah perjalanan yang kompleks namun bernilai penting bagi Indonesia. PSIAP memberikan momentum yang tepat untuk merealisasikan impian ini.Keberhasilan akan terwujud jika dalam prosesnya menyeimbangkan antara teknologi dan keadilan dengan memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan siapapun. Dengan komitmen yang kuat serta kontribusi yang aktif dan nyata, Indonesia dapat menciptkan sistem perpajakan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Era perpajakan digital Indonesia telah dimulai, saatnya kita sebagai masyarakat mendukung transformasi ini sambil nilai - nilai keadilan, demi mewujudkan masa depan penerimaan negara yang sustainable dan equitable.