Rutan Batam Ikuti Apel Bersama di Lingkungan Kemenko KUMHAM IMIPAS, Tegaskan Netralitas dan Profesionalitasa ASN

HumasRutan -- Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam melaksanakan apel bersama pegawai di aula Rutan Batam pada Senin, (15/09). Kegiatan ini merupakan bagian dari apel gabungan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang juga melibatkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan secara nasional.

Apel dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bapak Otto Hasibuan, dan turut diikuti oleh Kepala Rutan Kelas IIA Batam beserta seluruh jajaran pegawai.

Dalam amanatnya, Otto Hasibuan menekankan pentingnya menjaga netralitas, disiplin, dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pasca terjadinya dinamika politik dan unjuk rasa nasional. ASN, menurutnya, adalah pilar negara yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan berintegritas.

Lebih lanjut, Otto Hasibuan menyampaikan lima poin penting yang harus dijalankan ASN, yakni,

Wajib netral dalam sikap, layanan, dan kebijakan, tidak terlibat politik praktis, serta bijak menggunakan media sosial.

Profesional dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Menjaga integritas, etika, dan kedisiplinan, terutama di tengah opini publik dan tekanan sosial.

Mewaspadai hoaks serta provokasi digital, sekaligus menjadi teladan dalam komunikasi publik.

Membangun sinergi antarinstansi dengan menyatukan visi dan kolaborasi demi efektivitas birokrasi.

Ia menegaskan, netralitas ASN adalah fondasi kepercayaan publik sekaligus kunci dalam menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk terus menjunjung tinggi nilai hukum, HAM, dan pelayanan publik yang profesional, adil, serta bermartabat.

Apel bersama ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Rutan Batam untuk memperkuat komitmen melaksanakan tugas dengan integritas, disiplin, dan tanggung jawab, demi mewujudkan birokrasi yang bersih, terpercaya, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.