Sejak pelantikan kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024, tercatat ada berbagai pernyataan oleh pejabat publik yang menciderai perasaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan pembekalan kabinet yang dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang pada 25 Oktober 2024. Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan visi dan kedisiplinan dalam Kabinet Merah Putih. Beliau menekankan untuk menjaga ucapan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu harapan dari pembekalan ini adalah pejabat publik mampu mawas diri, menjaga integritas dan menjadi figur yang menenangkan masyarakat. Namun perlu diketahui, ada berbagai rentetan pernyataan pejabat publik yang membuat masyarakat tidak nyaman bahkan menimbulkan dinamika.
Salah satu contoh adalah pernyataan Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 21 Maret 2025. "Sudah dimasak saja" kata beliau, yang menyarankan untuk memasak kepala babi yang merupakan teror ditujukan pada jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana. Dalam pernyataan tersebut, Hasan Nasbi menanggapi teror yang diterima insan Pers dan sebagai WNI sebagai lelucon. Secara garis besar, Hasan Nasbi ingin menyampaikan bahwa pemerintah tidak ikut campur dan tidak perlu dikaitkan dengan teror tersebut dan bisa mencurigai pihak lain serta memastikan Pemerintah Prabowo Subianto menjamin kebebasan pers. Pernyataan tersebut memantik dinamika yang besar di masyarakat khususnya insan pers. Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ikut mengecam dan menilai pernyataan tersebut tidak bijak. Â
Contoh lain adalah pernyataan Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengenai guru dan dosen pada kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Batch 3 Tahun 2025 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Rabu, 3 September 2025. "Maka itu, jangan ikut-ikutan para pedagang, emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya. Bukan cari uang. Kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedaganglah," ujar Nasaruddin. Dalam kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi mengenai tugas mulia guru untuk mencerdaskan anak bangsa dan tidak sepantasnya mencari uang seperti layaknya pedagang. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan melukai perasaan masyarakat. Salah satu urgensi masalah profesi guru adalah kurangnya dukungan untuk kesejahteraan hingga posisi guru honorer yang berpenghasilan di bawah UMR (tidak layak) bahkan pola penggajian yang tidak rutin bulanan.
Sebagai seseorang yang bekerja dalam bidang kehumasan, dinamika sosial ini membuat saya heran. Para pejabat publik tentu memiliki konsultan atau tim humas, serta mendapatkan rekomendasi dan masukan terkait kehumasan. Presiden juga sudah memberikan pembekalan dan arahan khusus sejak awal, untuk bersikap hati-hati dan menjaga ucapan. Lalu, kenapa hal ini terus terulang?
Opini saya, ada pejabat publik yang belum memiliki kepekaan kuat terhadap masyarakat, kurangnya sensitivitas dan manajemen komunikasi. Hal ini tercermin dalam berbagai pernyataan yang tidak berpihak kepada rakyat. Pejabat publik perlu menyadari bahwa posisi ini selain bersifat politis dan bertanggung jawab terhadap Presiden, memiliki dampak luas terhadap masyarakat termasuk melalui berbagai pernyataan. Pernyataan yang seharusnya dapat menyampaikan pesan secara jelas, bersifat merangkul dan berempati pada masyarakat malah yang terjadi adalah sebaliknya. Perlu digarisbawahi, bahwa pernyataan-pernyataan pejabat publik bukanlah kata-kata indah, melainkan pemahaman konteks, keberpihakan pada masyarakat, tanggung jawab sosial, dan pesan yang disampaikan secara jelas tanpa merendahkan pihak lain termasuk menimbulkan kontroversi.
Lalu, dalam kapasitas saya, apa saran yang bisa diberikan?
Saya percaya bahwa persiapan, konteks, dan kesadaran akan berbagai kondisi dapat memberikan arah dalam menyampaikan pernyataan.
Saya memiliki pengalaman dalam mengkoordinir berbagai pemberitaan media untuk kepentingan korporat dengan narasumber Direktur. Saya memahami bahwa ada Direktur yang merasa tidak nyaman bahkan cenderung takut untuk bertemu awak media. Setelah saya gali, beliau khawatir ada pernyataan yang tidak sesuai bahkan bisa saja diputar balik. Untuk memastikan bahwa awak media mendapatkan pemberitaan yang aktual dan Direktur saya nyaman memberikan pernyataan, saya akan bertemu dengan para jurnalis lebih dahulu. Dalam diskusi awal, saya akan memberikan konteks dan garis merah pemberitaan. Setelahnya, saya akan memberikan informasi kepada Direktur dan memberikan berbagai panduan untuk memastikan pernyataan yang diberikan konsisten.
Saya juga menilai bahwa ada berbagai pernyataan normatif yang perlu dikuasai untuk menjawab berbagai pertanyaan yang belum bisa terjawab. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah usulan dari Dokter Tirta melalui klip di media sosial Instagram beliau pada 9 September lalu. "Terima kasih bapak ibu semua, saya belum bisa memberikan jawaban apapun. Nanti dalam waktu dekat, kami akan mengeluarkan press release." Jelas Tirta Hudi. Menurut saya, ini saran yang tepat karena dapat menjawab awak media, sekaligus "buying time" dan memastikan bahwa awak media tetap terkoneksi melalui tanggapan yang sudah dipersiapkan baik secara tertulis maupun verbal.
Sebagai negara demokrasi, partisipasi publik memiliki peran penting dan salah satu yang menimbulkan dampak di masyarakat adalah pernyataan pejabat publik. Inilah saatnya pejabat publik untuk memperhatikan setiap pernyataan sebagai investasi untuk peningkatan kepercayaan publik. Bukan tidak mungkin, dengan pernyataan yang bertanggung jawab, berpihak pada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung kemajuan negara.
