Ketiga, keterbatasan kesiapan digital dan integrasi data ASN. Hingga kini, masih terdapat ketidaksinkronan data antara BKN, KemenPAN-RB, dan Kementerian Keuangan. Padahal, basis data tunggal menjadi fondasi mutlak bagi pelaksanaan sistem ini.
Mengarahkan Reformasi Secara Realistis
Jika Indonesia ingin menerapkan sistem gaji tunggal secara efektif, maka reformasi ini harus dilakukan bertahap dan berbasis bukti. Pemerintah perlu membangun kerangka evaluasi jabatan nasional yang objektif dan adaptif terhadap variasi daerah serta instansi.
Uji coba di 15 instansi perlu dijadikan laboratorium kebijakan yang menghasilkan pelajaran empiris: bagaimana dampak psikologis bagi ASN, bagaimana perubahan perilaku kerja, dan berapa efisiensi fiskal yang dapat dicapai. Tanpa hasil evaluatif yang kuat, kebijakan ini akan berisiko menjadi sekadar slogan reformasi.
Selain itu, penting untuk diingat bahwa reformasi gaji bukan sekadar urusan fiskal, tetapi juga budaya birokrasi. Indonesia memerlukan perubahan paradigma bahwa kerja di sektor publik bukan sekadar pengabdian, melainkan profesi yang menuntut kompetensi dan integritas tinggi--dan karena itu, perlu diberi penghargaan yang layak dan proporsional.
Pada titik ini, pengalaman Singapura memberikan pelajaran penting: reformasi penggajian ASN berhasil bukan hanya karena uang, melainkan karena komitmen terhadap meritokrasi dan akuntabilitas. Tanpa dua nilai itu, sistem tunggal hanya akan menjadi struktur baru dengan perilaku lama
Kesimpulan
Reformasi gaji ASN di Indonesia harus dipandang bukan sebagai isu teknis semata, melainkan bagian dari transformasi manajemen ASN, etos birokrasi, dan tata kelola negara.
Sistem gaji tunggal bagi ASN merupakan langkah strategis menuju birokrasi modern yang efisien, adil, dan berintegritas.
Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak bergantung pada rumus gaji semata, melainkan pada kesanggupan pemerintah membangun kepercayaan dan sistem evaluasi yang transparan.
Seperti dikatakan Osborne dan Gaebler (1992), reformasi birokrasi sejati bukan tentang membangun aturan baru, tetapi tentang mengubah cara pemerintah bekerja dan berpikir. Itulah tantangan sesungguhnya dalam perjalanan menuju birokrasi Indonesia yang profesional
