Mohon tunggu...
Tino Rahardian
Tino Rahardian Mohon Tunggu... Peneliti Senior Swarna Dwipa Institute (SDI)

Sosialisme Indonesia. Secangkir kopi. Buku. Puncak gunung. "Jika takdir menghendakimu kalah, berikanlah dia perlawanan yang terbaik" [William McFee].

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menimbang Sistem Gaji Tunggal Aparatur Sipil Negara

12 Oktober 2025   19:22 Diperbarui: 12 Oktober 2025   19:22 58
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. (Foto: Kompas/Wawan H Prabowo)

Kebijakan gaji di Singapura dibingkai dalam filosofi meritokrasi: "Reward the deserving, attract the talented, and retain the capable."

Dengan sistem yang transparan dan berbasis data, kebijakan penggajian juga berfungsi sebagai mekanisme antikorupsi--karena ASN digaji tinggi dan layak, disertai pengawasan yang ketat.

Indonesia bisa belajar bahwa gaji tunggal bukan sekadar simplifikasi administratif, melainkan strategi besar untuk memperkuat integritas, kompetisi sehat, dan produktivitas sektor publik. Namun, Singapura mampu menerapkannya karena:

  • birokrasi ramping,
  • data SDM lengkap dan akurat,
  • sistem evaluasi jabatan berbasis kinerja yang kredibel, dan
  • kultur meritokrasi yang kuat.

Tanpa empat faktor tersebut, implementasi sistem serupa di Indonesia berisiko besar gagal atau tidak adil.

Malaysia: Reformasi Remunerasi Publik & Sistem SSPA

Malaysia pada 2024-2025 melakukan review besar terhadap skema remunerasi publik (serangkaian perubahan yang menuju ke harmonisasi dan penyesuaian struktur gaji/imbalan). Pendekatan Malaysia lebih gradual, mengkombinasikan penyesuaian gaji pokok plus insentif sementara, sambil mempertahankan beberapa tunjangan khusus.

Pelajaran Malaysia: reformasi sukses memerlukan komunikasi publik yang baik, paket transisi (one-off incentives), dan perhatian pada kelompok rentan dalam birokrasi. 

Malaysia menekankan bahwa reformasi remunerasi tidak bisa hanya menaikkan tunjangan; harus ada perubahan paradigmatik. Namun, beban fiskal dan tekanan dari pegawai menuntut langkah hati-hati.

Kendala: Kompleksitas dan Resistensi

Meski menjanjikan, penerapan sistem gaji tunggal bukan tanpa risiko. Pertama, dampak fiskal dan resistensi politik. ASN yang selama ini menerima tunjangan besar bisa menolak jika take-home pay mereka menurun. Pemerintah perlu menyiapkan skema transisi yang adil dan komunikatif.

Kedua, kompleksitas penilaian jabatan. Sistem ini menuntut adanya job evaluation framework yang kredibel, transparan, dan berbasis data. Tanpa itu, sistem tunggal justru menciptakan ketidakadilan baru.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun