Gaji Pejabat dan Realitas Isi Dompet Rakyat

Saya sempat berdecak heran sesaat melihat berseliweran konten viral terkait gaji jumbo para pejabat. Dalam hati saya bertanya, "Bagaimana memastikan gaji pejabat agar tidak "lepas landas" dari realitas isi dompet rakyat?"  

Gaji pejabat sering kali berlari lebih kencang ketimbang penghasilan rakyatnya sendiri. Perbedaan jaraknya sangat jauh, seperti matahari dan Neptunus, sekira 4,5 miliar kilometer.

Namun demikian, ternyata ada sejumlah negara yang mengikat gaji parlemen pada data upah warga atau pada perjanjian upah sektor publik yang berlaku nasional.

Mekanisme ini memaksa gaji wakil rakyat bergerak seirama dengan kantong pemilihnya---naik bila upah publik naik, lambat bila daya beli rakyat tertekan.

Tulisan ini berupaya untuk memeriksa skema pengupahan bagi para pejabat di beberapa negara, seperti Inggris, Selandia Baru, Irlandia, Swedia serta di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia.

Kemudian juga membandingkannya dengan pendekatan "parlemen paruh waktu" di Swiss, dan merumuskan desain kebijakan yang bisa diadopsi.

Mengapa Penetapan Standar Gaji Pejabat Itu Penting?

Penghasilan anggota parlemen tentu berasal dari pajak rakyat yang dibayar dengan keras, mulai dari PPN, PPH, pajak kendaraan, dan berbagai pungutan lainnya. Masyarakat dipaksa membayar dengan disiplin, kadang diiringi dengan sanksi jika terlambat.

Ketika pejabat menikmati remunerasi besar tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas, hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi parlemen itu sendiri.

Dengan begitu, penetapan standar gaji pejabat menjadi sangat penting agar jarak antara gaji pejabat dan realitas isi dompet rakyat, lebih masuk akal.

Penetapan standar gaji pejabat ini juga harus terbuka bagi publik.

Tanpa jangkar, gaji pejabat cenderung diputuskan secara politis, penuh konflik kepentingan, dan jauh dari tren upah mayoritas.

Mengaitkan gaji parlemen ke indikator upah rakyat memberi tiga manfaat:

1. Legitimasi: keputusan berbasis data resmi, bukan selera politisi.
2. Disiplin fiskal: laju kenaikan mengikuti kemampuan ekonomi riil.
3. Akuntabilitas: publik dapat mengaudit dengan satu angka rujukan yang sama.

Contoh Model "Mendekatkan Jarak Gaji Pejabat ke Upah Rakyat"

Keadilan dalam pengupahan anggota parlemen sebaiknya tidak hanya dilihat dari jumlah nominal, tetapi harus disertai kinerja nyata seperti kehadiran rapat, kualitas legislasi, dan pengawasan yang efektif.

Misalnya, sistem pengupahan di Thailand dan Malaysia memberi tunjangan dan insentif berdasarkan kehadiran dan aktivitas anggota parlemen, bukan hanya pemberian tunjangan tetap tanpa pertanggungjawaban performa.

Sistem ini diyakini dapat mendorong produktivitas parlemen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap wakil rakyatnya.

Malaysia memberikan gaji dasar sekitar Rp115 juta hingga Rp154 juta per bulan dengan tunjangan harian untuk kehadiran sidang dan rapat komite, serta tunjangan lainnya yang membuat total penghasilan anggota parlemen jauh lebih transparan.

Thailand juga menerapkan skema remunerasi yang menggabungkan gaji pokok, tunjangan, dan insentif berbasis kehadiran yang jelas dan terukur.

Inggris sejak 2015, gaji anggota parlemen Inggris ditetapkan oleh sebuah badan independen bernama Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan disesuaikan tiap tahun pada laju perubahan pendapatan sektor publik yang diterbitkan Kantor Statistik Nasional (ONS).

IPSA mengusulkan dan menetapkan jumlah gaji berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta memberikan rekomendasi kepada parlemen mengenai besaran gaji dan tunjangan tersebut.

Artinya, bukan politisi yang memutuskan, dan kenaikan gaji anggota parlemen bergerak segaris dengan kenaikan rata-rata upah pekerja publik. Sehingga mengurangi konflik kepentingan dan mengikat parlemen ke realitas upah rakyat pekerja.

Di Irlandia, gaji anggota parlemen atau Dail Eireann termasuk dalam skema remunerasi sektor publik sehingga ikut otomatis pada putaran kenaikan upah nasional yang dinegosiasikan antara pemerintah dengan serikat pekerja.

Gaji pokok mereka ditetapkan oleh Komisi Penggajian, dengan informasi terbaru tersedia melalui sumber resmi seperti (2023 Annual Report of the Public Sector Pay Commission).

Public Sector Pay Commission Adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi mengenai gaji dan kompensasi di sektor publik Irlandia, termasuk anggota parlemen secara terbuka.

Sementara, Swiss memilih desain berbeda: anggota parlemen menerima gaji tahunan kecil plus tunjangan harian per hari sidang/komite, sehingga fungsi legislatif dianggap pekerjaan paruh waktu yang menekan beban fiskal dan jarak dengan warga (meski kritik tetap ada soal konflik peran profesional).

Sedangkan, semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Mereka menggunakan transportasi umum untuk mobilitas.

Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berjenis Volvo S80. Ketiga mobil ini hanya diperuntukkan bagi ketua dan tiga wakilnya serta hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Pejabat tinggi yang mendapatkan fasilitas mobil pribadi hanya Perdana Menteri.

Penutup

Inti keadilannya sederhana: wakil rakyat tak boleh berlari lebih cepat dari upah rakyat. Dengan mengunci gaji parlemen dan pejabat publik lainnya  ke indikator upah yang diaudit publik---dan dikelola badan independen---kita mendapatkan kombinasi langka antara legitimasi, disiplin fiskal, dan daya percaya rakyat.

Sebagai penutup, saya akan mengutip kata-kata Per-Arne Hakansson, seorang anggota parlemen Swedia dari Partai Sosial Demokrat.

"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi".

Referensi:

• Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA). MPs' Pay in the 2015 Parliament -- Final Report (Determination & Method). 16 Juli 2015. (Contentful)
• IPSA. MPs don't decide their own pay, we do. 13 Januari 2021. (theipsa.org.uk)
• IPSA. How does IPSA decide MPs' pay? 9 Februari 2025 (menjelaskan pengaitan pada perubahan pendapatan sektor publik ONS sejak 2015). (theipsa.org.uk)
• RNZ. MPs' salaries aligned with public sector pay rises. 28 Mei 2015. (RNZ)
• New Zealand Parliament. How is the pay of MPs and Ministers set? (fitur resmi, terakhir diperbarui 29 April 2020). (New Zealand Parliament)
• Government of Ireland (gov.ie). Pay of Oireachtas Members and Office Holders (menjelaskan putaran kenaikan upah sektor publik 2024 yang juga berlaku bagi TD). (gov.ie)
• The Irish Post. TDs set for pay increase with salaries now over 117,000. 6 Agustus 2025 (konteks implementasi perjanjian upah nasional terhadap gaji TD). (The Irish Post)
• swissinfo.ch. How much do our elected representatives earn? 11 Mei 2016 (model Swiss: gaji tahunan kecil + tunjangan harian). (SWI swissinfo.ch)