Gaji Pejabat dan Realitas Isi Dompet Rakyat

Penetapan standar gaji pejabat ini juga harus terbuka bagi publik.

Tanpa jangkar, gaji pejabat cenderung diputuskan secara politis, penuh konflik kepentingan, dan jauh dari tren upah mayoritas.

Mengaitkan gaji parlemen ke indikator upah rakyat memberi tiga manfaat:

1. Legitimasi: keputusan berbasis data resmi, bukan selera politisi.
2. Disiplin fiskal: laju kenaikan mengikuti kemampuan ekonomi riil.
3. Akuntabilitas: publik dapat mengaudit dengan satu angka rujukan yang sama.

Contoh Model "Mendekatkan Jarak Gaji Pejabat ke Upah Rakyat"

Keadilan dalam pengupahan anggota parlemen sebaiknya tidak hanya dilihat dari jumlah nominal, tetapi harus disertai kinerja nyata seperti kehadiran rapat, kualitas legislasi, dan pengawasan yang efektif.

Misalnya, sistem pengupahan di Thailand dan Malaysia memberi tunjangan dan insentif berdasarkan kehadiran dan aktivitas anggota parlemen, bukan hanya pemberian tunjangan tetap tanpa pertanggungjawaban performa.

Sistem ini diyakini dapat mendorong produktivitas parlemen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap wakil rakyatnya.

Malaysia memberikan gaji dasar sekitar Rp115 juta hingga Rp154 juta per bulan dengan tunjangan harian untuk kehadiran sidang dan rapat komite, serta tunjangan lainnya yang membuat total penghasilan anggota parlemen jauh lebih transparan.

Thailand juga menerapkan skema remunerasi yang menggabungkan gaji pokok, tunjangan, dan insentif berbasis kehadiran yang jelas dan terukur.

Inggris sejak 2015, gaji anggota parlemen Inggris ditetapkan oleh sebuah badan independen bernama Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan disesuaikan tiap tahun pada laju perubahan pendapatan sektor publik yang diterbitkan Kantor Statistik Nasional (ONS).

IPSA mengusulkan dan menetapkan jumlah gaji berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta memberikan rekomendasi kepada parlemen mengenai besaran gaji dan tunjangan tersebut.