Mohon tunggu...
Tino Rahardian
Tino Rahardian Mohon Tunggu... Peneliti Senior Swarna Dwipa Institute (SDI)

Sosialisme Indonesia. Secangkir kopi. Buku. Puncak gunung. "Jika takdir menghendakimu kalah, berikanlah dia perlawanan yang terbaik" [William McFee].

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Gaji Pejabat dan Realitas Isi Dompet Rakyat

23 Agustus 2025   17:52 Diperbarui: 23 Agustus 2025   17:56 99
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi gaji anggota DPR RI.(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Artinya, bukan politisi yang memutuskan, dan kenaikan gaji anggota parlemen bergerak segaris dengan kenaikan rata-rata upah pekerja publik. Sehingga mengurangi konflik kepentingan dan mengikat parlemen ke realitas upah rakyat pekerja.

Di Irlandia, gaji anggota parlemen atau Dail Eireann termasuk dalam skema remunerasi sektor publik sehingga ikut otomatis pada putaran kenaikan upah nasional yang dinegosiasikan antara pemerintah dengan serikat pekerja.

Gaji pokok mereka ditetapkan oleh Komisi Penggajian, dengan informasi terbaru tersedia melalui sumber resmi seperti (2023 Annual Report of the Public Sector Pay Commission).

Public Sector Pay Commission Adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi mengenai gaji dan kompensasi di sektor publik Irlandia, termasuk anggota parlemen secara terbuka.

Sementara, Swiss memilih desain berbeda: anggota parlemen menerima gaji tahunan kecil plus tunjangan harian per hari sidang/komite, sehingga fungsi legislatif dianggap pekerjaan paruh waktu yang menekan beban fiskal dan jarak dengan warga (meski kritik tetap ada soal konflik peran profesional).

Sedangkan, semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Mereka menggunakan transportasi umum untuk mobilitas.

Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berjenis Volvo S80. Ketiga mobil ini hanya diperuntukkan bagi ketua dan tiga wakilnya serta hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Pejabat tinggi yang mendapatkan fasilitas mobil pribadi hanya Perdana Menteri.

Penutup

Inti keadilannya sederhana: wakil rakyat tak boleh berlari lebih cepat dari upah rakyat. Dengan mengunci gaji parlemen dan pejabat publik lainnya  ke indikator upah yang diaudit publik---dan dikelola badan independen---kita mendapatkan kombinasi langka antara legitimasi, disiplin fiskal, dan daya percaya rakyat.

Sebagai penutup, saya akan mengutip kata-kata Per-Arne Hakansson, seorang anggota parlemen Swedia dari Partai Sosial Demokrat.

"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun