Mohon tunggu...
Karnita
Karnita Mohon Tunggu... Guru

"Aku memang seorang pejalan kaki yang lambat, tapi aku tidak pernah berhenti." — Abraham Lincoln.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Enam Pihak Ditagih Janji, Rakyat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Angin Lalu!

6 September 2025   05:26 Diperbarui: 6 September 2025   05:26 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
 Sejumlah influencer menyerahkan tuntutan 17+8 ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Foto: Bayu Adji P./Republika

Enam Pihak Ditagih Janji, Rakyat Menunggu, Bukan Sekadar Angin Lalu!

“Janji tanpa realisasi hanyalah gema kosong. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar kata.”

Oleh Karnita

Pendahuluan

Seberapa lama rakyat harus menunggu janji berubah menjadi bukti? Pertanyaan ini bergema sejak akhir Agustus 2025, ketika aksi demonstrasi besar menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat di berbagai daerah. Pemberitaan Detikjateng (29/08/2025) menegaskan enam lembaga utama kini berada di bawah sorotan publik.

Apakah janji politik hanya berhenti di podium? Publik sudah terlalu sering mendengar jargon perubahan dan keadilan sosial, tetapi realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Ketidakadilan dan praktik lama tetap bercokol, sementara rakyat semakin menagih bukti nyata.

Fenomena ini makin kuat karena tidak hanya buruh atau ormas yang bersuara. Influencer seperti Jerome Polin hingga Abigail Limuria ikut menyuarakan tuntutan lewat media sosial, menjadikan ruang digital sebagai panggung baru kontrol publik.

Relevansi isu ini jelas tak bisa diabaikan. Dari Presiden hingga kementerian ekonomi, semua pihak ditagih untuk menjawab. Artikel ini menelusuri enam lembaga yang dituntut rakyat: apakah mereka siap memberi bukti, ataukah janji kembali hilang bagai angin lalu?

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Sebagai pemimpin tertinggi, Presiden adalah sosok yang paling ditagih. Rakyat menunggu kepastian atas janji-janji kampanye, terutama soal stabilitas harga, pemberantasan korupsi, dan penciptaan lapangan kerja. Kritik publik mencuat karena kebijakan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan mendasar warga.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun