Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Polri ditagih untuk mereformasi kultur represif yang masih membayangi aksi demonstrasi. Rakyat meminta polisi benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sekadar alat negara yang menekan kebebasan berekspresi. Kritik kerap diarahkan pada kasus kekerasan aparat yang berulang.
Pesan rakyat jelas: hukum harus tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. Selama Polri dianggap lebih berpihak pada elite daripada masyarakat, kepercayaan publik akan terus merosot. Reformasi institusi menjadi harga mati jika Polri ingin mengembalikan wibawa.
Refleksinya, Polri punya kesempatan besar untuk membalik citra dengan menunjukkan keberanian menegakkan keadilan. Jika tidak, janji “Presisi” hanya akan dipandang sebagai jargon kosong.
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Meski fokus utamanya pertahanan, TNI tetap mendapat sorotan rakyat. Kekhawatiran muncul dari wacana peran ganda TNI yang dianggap mengancam demokrasi. Rakyat menuntut agar TNI konsisten kembali ke khitah profesionalisme militer.
Kritik diarahkan pada keterlibatan TNI dalam urusan sipil yang bukan bidangnya. Hal ini menimbulkan ketakutan akan kembalinya praktik dwifungsi. Pesan rakyat tegas: jangan ulangi kesalahan sejarah.
Refleksinya, TNI harus menjaga kepercayaan publik dengan membuktikan bahwa mereka setia pada mandat konstitusi. Profesionalisme sejati adalah ketika TNI berdiri tegak di barisan pertahanan, bukan di panggung politik.
Kementerian Sektor Ekonomi
Rakyat menagih realisasi janji stabilitas harga dan penguatan daya beli. Kementerian sektor ekonomi menjadi ujung tombak dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan makro dan kebutuhan rumah tangga rakyat. Kritik muncul karena bantuan sosial sering tidak tepat sasaran dan kebijakan subsidi masih bias.
Pesan rakyat sederhana: kebijakan ekonomi harus benar-benar terasa di meja makan keluarga kecil, bukan hanya di laporan statistik. Program yang rumit dan birokratis hanya akan memperburuk frustrasi publik. Transparansi dan ketepatan sasaran menjadi tuntutan mendasar.
