Mohon tunggu...
Tino Rahardian
Tino Rahardian Mohon Tunggu... Peneliti Senior Swarna Dwipa Institute (SDI)

Sosialisme Indonesia. Secangkir kopi. Buku. Puncak gunung. "Jika takdir menghendakimu kalah, berikanlah dia perlawanan yang terbaik" [William McFee].

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Tuntutan Penggantian Wapres dalam Lensa Hukum Administrasi Negara

25 April 2025   17:14 Diperbarui: 25 April 2025   17:14 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Daftar Pustaka:

  1. Ansell, C. (2025). Public Philosophy and the Administrative State. The Humanities and Public Administration: An Introduction. Northampton, MA and Cheltenham, UK: Edward Elgar.
  2. Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Tata Negara. Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
  3. Crouch, H. A. (2010). Political reform in Indonesia after Soeharto. Institute of Southeast Asian Studies.
  4. Dewa, Muh. Jufri. (2011). Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Unhalu Press: Kendari.
  5. Fernanda, M. G., Karjoko, L., & Purwadi, H. (2024). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2, No. 5, pp. 98-117).
  6. Giyanto, B. (2009). Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik. Jurnal Borneo Administrator, 5(1).
  7. Holmes, W. O. (1897). The Path of the Law. Harvard. Law Review.
  8. Huda, Ni'matul. Presiden dan Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2019
  9. Juanda, J., & Juanda, O. (2022). Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Keamanan Nasional, 8(1), 192-219.
  10. Nugroho, R. (2023). Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik. PT Elex Media Komputindo.
  11. Peters, B. G. (2019). The politics of bureaucracy after 40 years. The British Journal of Politics and International Relations, 21(3), 468-479.
  12. Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, 25, h2.
  13. Sweet, A. S. (2000). Governing with judges: constitutional politics in Europe. Oxford University Press.
  14. TEMPO.CO. (2025). Forum Purnawirawan TNI Tuntut Ganti Gibran, Ini Kata Wiranto.
  15. Thoha, Miftah. (2012). Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun