Apakah negara ini sedang mengatur ulang arah kebijakan ekonomi untuk memperkuat publik,
atau sedang menyusun infrastruktur baru bagi oligarki global?
Bahaya "Kekayaan Tanpa Akuntabilitas"
Bayangkan kalau konsep family office jadi, lalu digunakan untuk mengelola aset pribadi pejabat yang juga berkuasa di sektor publik.
Bagaimana publik bisa membedakan antara keputusan untuk negara dan keputusan untuk bisnis keluarga?
Masalah seperti ini sudah menghancurkan banyak negara berkembang.
Ketika elite bisnis dan elite politik menyatu, kebijakan publik berubah jadi instrumen perpanjangan kepentingan pribadi.
Kita sudah lihat contohnya di banyak sektor: tambang nikel, batu bara, minyak goreng, hingga pangan.
Jangan sampai sektor finansial jadi korban berikutnya.
Kebutuhan Regulasi yang Tegas
Kalau pemerintah memang ingin mengembangkan family office untuk investor asing, maka harus jelas:
Diatur di bawah otoritas keuangan, bukan kementerian politik.
-
Wajib lapor publik soal sumber dana dan kepemilikan.
Tidak boleh melibatkan pejabat aktif atau keluarga mereka.
Setiap transaksi harus bisa diaudit oleh BPK dan OJK.
