Omnibus Law dan Lima Prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pemerintahan baru sah telah mengambil sumpah. Tinggal menunggu kabinet dan akan langsung kerja. Seremoni dan tetek bengek upacara dan kemeriahan dikurangi, demi efisiensi waktu dan tenaga. Cukup menarik pidato optimis presiden, yang sayang sepi dari apresiasi hadirin dan anggota majelis.

Beberapa bulan lalu dikenalkan istilah Ombibus Law oleh Kompasianer Ronnald Wan ketika mengajak diskusi soal revisi dan pembahasan berbagai RUU, Jokowi cenderung melunak dan seakan memberi angin bagi dewan. Ronnald Wan mengatakan nampaknya Jokowi mau "meminta balasan" pada pembahasan yang ini, OL.

Omnibus Law, gampangnya adalah revisi banyak undang-undang sekaligus, secara bersama-sama demi mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Itu sebagaimana presiden katakan dan juga hasil pencarian ketika diajak berdiskusi Ronald Wan, padahal juga bau dengar, akhirnya tanya ke Mbah Gugle, oh itu maksudnya.

Lima prioritas untuk mencapai negara maju pada pesta seabad dan menjadi kekuatan lima besar dunia itu adalah sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Jelas hal ini memang masalah mendasar, bagaimana kualitas sebagian anak bangsa masih suka menadahkan tangan, gratisan, dan etos kerja yang asal-asalan. 

Presiden mencontohkan soal protokoler halal bi halal, yang kalau tidak hati-hati akan menjadi UU.

Kebiasaan, karakter, dan budaya yang mengulang tanpa inovasi perlu dikejar dan dibangkitkan sehingga memiliki daya saing dan daya juang yang lebih tinggi. Hal yang miris selama ini, kekayaan bangsa ini hilang karena tabiat model SDM yang tidak mau susah ini.

Kedua, Infrastruktur, di tengah cemoohan dan hinaan kelompok dan barisan sakit hati toh sudah terjadi dengan masif dan akan terus dilanjutkan dengan skala prioritas yang berbeda tentunya. Toh yang nyinyir juga merasakan dampaknya, hanya diam saja.

Dua prioritas infrastruktur kalau tidak  salah ingat adalah yang berkaitan dengan produksi. Distribusi dan produksi serta konsumen sering terkendala. Terutama antarpulau dan pedalaman. Ide dan gagasan pembangunan infrastruktur ini memang penting.

Dua, berkaitan dengan pariwisata. Bidang yang perlu digalakkan dengan baik karena membantu banyak hal. Ketergantungan pada sumber daya alam sudah saatnya dikurangi dengan bijaksana demi kelanjutan dan berkepanjangan.

Desa wisata sudah mulai banyak, media sosial sangat membantu, sering terkendala jalan dan sarana prasarana lain yang kurang menunjang. Potensi ada, geliat ekonomi jelas bagus, dengan gagasan ini tentu sangat membantu.

Ketiga, penyederhanaan regulasi. Salah satu yang presiden tekankan adalah omnibus law, di mana banyak UU dan aturan yang menjadi penghambat, penuh kepentingan, dan segmentasi semata-mata akan dilakukan revisi dan perubahan besar-besaran.

Ada dua prioritas UU yaitu cipta lapangan kerja dan UU UMKM. Ketenagakerjaan ini sering menjadi masalah ketika investor memilih  Vietnam karena di sana jarang ada demo atas nama buruh. Di sini bisa dilihat bagaimana buruh dengan kinerja buruk namun memiliki mau yang sangat banyak. Investor pilih yang aman dan nyaman.

UMKM dengan adanya star up memang perlu payung hukum dan juga potensi pajak dan pembinaan yang lebih baik sejatinya bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. 

Kuat dan rentan dari krisis ekonomi global lho. Lihat saja pedagang kaki lima itu, mereka mandiri, kuat, dan tangguh, perlu pembinaan agar makin memiliki daya saing. Pun warung dan toko kelontong, jangan sampai mati karena waralaba, kalau itu asing apalagi.

Penyederhanaan birokrasi. Presiden menyebut adanya eselon sampai empat, dan menghendaki hanya dua saja. Apa yang pemerintah ke depan inginkan adalah kompetensi dan keahlian. 

Dengan dua target spesifik seperti ini, tentu akan banyak mengurangi KKN, jika benar-benar terjadi birokrasi bersih akan sangat membantu bagi bangsa dan negara.

Birokrasi berbelit dan penuh dengan kongkalikong membuat birokrasi lamban dan penuh dengan beban berat bagi bangsa dan negara. Maunya pemerintah adalah birokrasi yang melayani, orientasi hasil yang jelas bukan semata program kerja jalan tanpa hasil. Ada penerimaan dari rakyat atas apa yang birokrasi perbuat.

Copot menjadi kata kunci yang menyengat bagi ASN dan birokrasi berat. Penelitian internal TKN menyatakan jika pemilih Jokowi hanya kisaran di bawah 30%, dan akan makin turun dengan pernyataan ini. 

Namun gerbong pengganti sudah siap melamar menjadi ASN. Beban itu bisa berganti dengan daya saing secara positif.

Transformasi ekonomi. Adanya perubahan dari mengandalkan sumber daya alam kepada daya saing manufaktur dan jasa modern. Bangsa ini kaya akan kreasi, cipta, karya, mengapa hanya mengandalkan tambang terus menerus. 

Lihat saja tuh vespa sampah bisa jalan. Ini kan sebuah inovasi, kreasi atas ciptaan banyak kog. Lihat juga tuh tukang reparasi televisi yang malah dibui, itu juga bagian dari kreasi.

Pesawat sudah pernah mencoba, mobil pernah mencoba dan malah menertawakan, yang tertawa padahal juga belum bisa. Potensi itu banyak dan besar, namun sikap anak bangsa yang nyinyir sering menjadi masalah. 

Melemahkan semangat dan daya kreasi dan daya saing. Lebih suka menjadi pembeli dan pasar dari negara pasar.

Selamat bekerja Presiden dan Wakil Presiden, semoga semangat dan optimisme yang dianggap sepi di gedung Majellis tadi membakar semangat rakyat untuk maju dan bergerak menuju negara maju

Terima kasih dan salam