Mohon tunggu...
#omnibus law
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Setelah Pegawai Pecatan KPK, Kini Giliran Korban Peleburan BRIN Mengadu ke Komnas HAM
Rita Mf Jannah
Rita Mf Jannah
08 Januari 2022 | 2 minggu lalu

Setelah Pegawai Pecatan KPK, Kini Giliran Korban Peleburan BRIN Mengadu ke Komnas HAM

Para korban peleburan BRIN mengadu ke Komnas HAM sama seperti pegawai dan penyidik pecatan KPK beberapa waktu lalu akibat kisruh TWK

Politik
85
0
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kontroversi Tak Berujung atas Omnibus Law
Tirto Setiawan
Tirto Setiawan
21 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Kontroversi Tak Berujung atas Omnibus Law

Kontroversi terus terjadi atas keputusan yang "belum selesai" terhadap Omnibus Law.

Politik
104
2
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
MK TOLAK GUGATAN BURUH TENTANG OMNIBUS LAW
Anggi Niken Safitri
Anggi Niken Safitri
19 Desember 2021 | 1 bulan lalu

MK TOLAK GUGATAN BURUH TENTANG OMNIBUS LAW

Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Buruh Tentang Omnibus Law

Politik
93
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Sulton Samsul
Sulton Samsul
13 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Omnibus Law Mempengaruhi Aspek Kehidupan Masyarakat

Aksi demo mahasiswa menyuarakan aspirasi masyarakat menolak uu cipta kerja

Politik
218
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Devi PuspitaningTyas
Devi PuspitaningTyas
13 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Opini tentang Omnibus Law

Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus law yang berasal dari omnibus bill atau omnibus law

Ruang Kelas
141
4
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Omnibus Law, Niatnya Baik Caranya Kurang Tepat
Nur Laili Adi P
Nur Laili Adi P
13 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Omnibus Law, Niatnya Baik Caranya Kurang Tepat

Makin parah, pembentukan Omnibus Law yang tidak sesuai prosedur merupakan penyakit akut legislasi di Indonesia yang tak kunjung diobati.

Politik
100
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Dian Nur
Dian Nur
13 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Omnibus Law yang Kembali Mencuat Setelah Sidang Tuntutan MK

Omnibus law kembali menjadi topik perbincangan setelah 1 tahun peluncurannya.

Politik
51
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Velviansa
Velviansa
13 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Satu Tahun Disahkan, Bagaimana Realisasi Omnibus Law?

Realisasi Omnibus Law setelah satu tahun disahkan.

Politik
119
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Restu Nurjannah
Restu Nurjannah
12 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Dampak RUU Omnibus Law terhadap Perekonomian di Indonesia

Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law meskipun terdapat pro dan kontra dan memiliki dampak positif maupun negatif.

Ruang Kelas
103
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
SHELLA SHUKMAWIDARTI
SHELLA SHUKMAWIDARTI
12 Desember 2021 | 1 bulan lalu

UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki, Para Buruh Menaruh Harapan Besar?

Para buruh menaruh harapan besar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta Pemerintah dan DPR RI agar memperbaiki UU Ciptaker.

Politik
141
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Apakah Indonesia Perlu UU Omnibus Law??
Rudi gusti
Rudi gusti
11 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Apakah Indonesia Perlu UU Omnibus Law??

Pasti banyak orang yang bertanya-tanya. Kenapa pemerintah sangat bersikeras ingin terapin UU ini, dan apa tujuan dari omnibus law ini sebenarnya?

Ruang Kelas
115
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Firly Alfiansyah
Firly Alfiansyah
09 Desember 2021 | 1 bulan lalu

PP Nomor 36 Tahun 2021: Sudah Berjalan atau Belum?

Pelaksanaan PP no 36 tahun 2021 sejauh ini masih terpantau lancar para pekerja atau buruh bisa menerima

Ruang Kelas
87
1
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Annisa Eka Nurjanah
Annisa Eka Nurjanah
07 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Putusan MK UU Omnibus law Cipta Kerja: Cacat Hukum Tuai Kontroversi

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus law Tuai Kontroversi

Ruang Kelas
232
1
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
MK Nyatakan UU Cipta Lapangan Kerja Inkonstitusional, Teguran Keras bagi Para Legislator
Dani Ramdani
Dani Ramdani
29 November 2021 | 1 bulan lalu

MK Nyatakan UU Cipta Lapangan Kerja Inkonstitusional, Teguran Keras bagi Para Legislator

Di dalam uji formil, setidaknya ada tiga hal yang menjadi barometer apakah undang-undang yang ditetapkan sesuai tata cara yang ditentukan atau tidak.

Politik
174
18
3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Chazali H Situmorang
Chazali H Situmorang
29 November 2021 | 1 bulan lalu

Keberlangsungan Program JKP, Pasca Keputusan MK

Program JKP sangat dibutuhkan oleh pekerja yang mengalami PHK karena merosotnya pertumbuhan ekonomi padat karya, karena pandemi Covid-19.

Humaniora
93
3
3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Omnibus Law: Hard to Say I'm Sorry
Khaidir Asmuni
Khaidir Asmuni
28 November 2021 | 1 bulan lalu

Omnibus Law: Hard to Say I'm Sorry

Meski sejauh ini perjalanan omnibus law telah menghasilkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, memang berat untuk mendengar ada yang mengucapkan maaf

Politik
203
1
3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
UU Cipta Kerja Dinyatakan Konstitusional Bersyarat
LEXPress
LEXPress
27 November 2021 | 1 bulan lalu

UU Cipta Kerja Dinyatakan Konstitusional Bersyarat

UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh MK, Meskipun demikian, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku selama jangka waktu 2 tahun

Politik
239
1
3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
UU Cipta Kerja untuk Siapa?
Denny Firmansyah
Denny Firmansyah
26 November 2021 | 1 bulan lalu

UU Cipta Kerja untuk Siapa?

Jadi, untuk apa sebenarnya UU Cipta Kerja buru buru disahkan oleh pemerintah?

Politik
113
2
3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Respati Bayu Kusuma
Respati Bayu Kusuma
31 Oktober 2021 | 2 bulan lalu

Analisis Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Reforma Agraria Pasca Omnibus Law

Semangat desentralisasi melalui otonomi daerah yang sudah mulai nampak pasca reformasi sekarang menjadi tenggelam kembali dengan adanya omnibus law

Ruang Kelas
223
2
3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
BUM Desa (BUMDES) yang Sebelumnya Badan Usaha, Sekarang Sudah Badan Hukum. Apa Manfaatnya?
Ariston HotmanTurnip
Ariston HotmanTurnip
15 Oktober 2021 | 3 bulan lalu

BUM Desa (BUMDES) yang Sebelumnya Badan Usaha, Sekarang Sudah Badan Hukum. Apa Manfaatnya?

Bumdes menjadi badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya

Politik
210
1
3
LAPORKAN KONTEN
Alasan