Para korban peleburan BRIN mengadu ke Komnas HAM sama seperti pegawai dan penyidik pecatan KPK beberapa waktu lalu akibat kisruh TWK
Kontroversi terus terjadi atas keputusan yang "belum selesai" terhadap Omnibus Law.
Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Buruh Tentang Omnibus Law
Aksi demo mahasiswa menyuarakan aspirasi masyarakat menolak uu cipta kerja
Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus law yang berasal dari omnibus bill atau omnibus law
Makin parah, pembentukan Omnibus Law yang tidak sesuai prosedur merupakan penyakit akut legislasi di Indonesia yang tak kunjung diobati.
Omnibus law kembali menjadi topik perbincangan setelah 1 tahun peluncurannya.
Realisasi Omnibus Law setelah satu tahun disahkan.
Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law meskipun terdapat pro dan kontra dan memiliki dampak positif maupun negatif.
Para buruh menaruh harapan besar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta Pemerintah dan DPR RI agar memperbaiki UU Ciptaker.
Pasti banyak orang yang bertanya-tanya. Kenapa pemerintah sangat bersikeras ingin terapin UU ini, dan apa tujuan dari omnibus law ini sebenarnya?
Pelaksanaan PP no 36 tahun 2021 sejauh ini masih terpantau lancar para pekerja atau buruh bisa menerima
Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus law Tuai Kontroversi
Di dalam uji formil, setidaknya ada tiga hal yang menjadi barometer apakah undang-undang yang ditetapkan sesuai tata cara yang ditentukan atau tidak.
Program JKP sangat dibutuhkan oleh pekerja yang mengalami PHK karena merosotnya pertumbuhan ekonomi padat karya, karena pandemi Covid-19.
Meski sejauh ini perjalanan omnibus law telah menghasilkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, memang berat untuk mendengar ada yang mengucapkan maaf
UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh MK, Meskipun demikian, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku selama jangka waktu 2 tahun
Jadi, untuk apa sebenarnya UU Cipta Kerja buru buru disahkan oleh pemerintah?
Semangat desentralisasi melalui otonomi daerah yang sudah mulai nampak pasca reformasi sekarang menjadi tenggelam kembali dengan adanya omnibus law
Bumdes menjadi badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya
