Kehadiran orde baru diharapkan mengatasi segala bentuk masalah yang terkait dengan ekonomi, politik, hukum dan keamanan menuju negara Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera.
Oleh karena itu, Soeharto membuat beberapa kebijakan untuk menata kehidupan ekonomi seperti Pelita, Swasembada Beras, Trilogi Pembangunan dan Pemerataan kesejahteraan penduduk dan kerjasama dengan negara-negara yang lain.
Khusus untuk penanganan masalah politik dan keamanan, Soeharto membubarkan PKI, adanya penyederhanaan Partai Politik, dilakukan pemilihan umum, Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Termasuk penataan politik luar negeri yaitu kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB yang keluar pada tahun 1964, normalisasi hubungan dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia, membekukan belakang layarnya PKI yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Kebijakan-kebijakan Soeharto mampu mengembangkan PDB Indonesia, program transmigrasi, Keluarga Berencana (KB), memerangi angka buta huruf, mengurangi angka pengangguran, rencana wajib belajar, keamanan negara dan beberapa yang tidak dapat disebutkan satu persatu dapat dilakukan dengan sukses.
Meski demikian, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terstruktur dan sistematis secara besar-besaran dibawah kendali Soeharto, adanya kesenjangan pembangunan antara daerah seperti Papua dan Aceh dibandingkan dengan Jawa, Pelanggaran HAM secara besar-besaran kepada aktivis dan masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa), adanya program Petrus, kebebasan demokrasi yang tidak dipraktekkan dan masih banyak masalah-masalah lainnya seperti krisis ekonomi.
Karena itu, kehadiran Soeharto dalam masa orde baru dinilai tidak menjawab persoalan-persoalan orde lama sehingga para demonstran dipimpin oleh para mahasiswa berhasil melengserkan Soeharto.
(21 tahun Indonesia ditangan Habibie, Gusdur, Megawati, SBY dan Jokowi)
Pasca mundurnya Soeharto, Habibie yang menggantikan posisinya sebagai presiden membuat beberapa keputusan penting untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi selama masa pemerintahan orde baru.
Meski demikian, referendum Timor Timur dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal oleh pihak oposisi sehingga usaha untuk menjatuhkan Habibie terus dilakukan. Akibatnya, pada sidang umum 1999 Habibie memutuskan untuk tidak mengikuti pencalonan presiden karena laporan pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR.