Politik Luar Negeri Era Jokowi: Bilateral atau Multilateral?

Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada era Jokowi disebut sebagai “diplomasi pro rakyat” dimana dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, pemerintahan Jokowi lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi dinilai menekankan pada hubungan bilateral untuk menjalankan politik luar negerinya.

Hal itu dapat tercermin dari berbagai hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perlindungan WNI. Pada bidang ekonomi komprehensif, Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara mitra seperti dengan Pakistan, Korea Selatan, Mesir, dan Jepang.

Dilansir dari setkab.go.id, terdapat setidaknya sembilan perjanjian perdagangan bilateral yang telah ditandatangani sedangkan tiga lainnya masih tahap proses penyelesaian, meliputi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement, dan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement.

Selain itu, terdapat pula skema Comprehensive Economic Partnership/Cooperation Agreement (CEPA/CECA) yang tidak sebatas perdagangan semata, namun juga terdiri atas akses pasar, pengembangan kapasitas, serta perdagangan dan investasi yang dilakukan secara bilateral.

Pada skema CEPA, Indonesia telah menjalin kemitraan dengan Australia sejak 2020 pada bidang investasi dan pendidikan. Hasilnya, IA-CEPA berhasil dalam memfasilitasi industri Indonesia untuk mencukupi kebutuhan bahan baku yang dapat berdaya saing global dan menciptakan perdagangan yang berkelanjutan.

Kerjasama dan perjanjian bilateral pada bidang ekonomi yang dilakukan Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi pada akhirnya menghasilkan berbagai dampak positif, diantaranya:

• Memperluas akses pasar melalui skema IJ-EPA atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement dan IA-CEPA atau Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement terutama pada produk pertanian, perikanan, dan industri, juga mendorong penyerapan tenaga kerja profesional.
• Meningkatkan perdagangan bilateral yang pada tahun 2021 nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang hingga USD 32,5 miliar atau meningkat hingga 35% dari tahun sebelumnya.
• Meningkatkan dan memperkuat hubungan investasi yang dapat dilihat dari perjanjian Indonesia dengan negara Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Selain diplomasi ekonomi, era kepresidenan Jokowi yang menandakan penguatan hubungan bilateral dibandingkan multilateral dapat dilihat melalui penegasan perlindungan WNI dan migran.

Sejak 2014 sampai kini, perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri adalah fokus utama perwakilan Indonesia. Hingga kini Kemenlu RI telah berhasil menuntaskan 200.000 lebih kasus yang melibatkan WNI pada 2014 hingga akhir 2023.

Perlindungan migran dan WNI di luar negeri oleh Indonesia tercermin dalam komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada WNI. Dalam konflik Sudan, pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi sebanyak 969 orang WNI, dengan 936 orang sudah berada di Indonesia dan 33 orang telah berada di lokasi aman di luar Sudan.

Selain memberikan perlindungan bagi migran dan WNI yang berada di luar negeri, Indonesia juga berkontribusi aktif dalam menyikapi masalah pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri di Indonesia. Sebagai negara penampung sementara, Indonesia telah berhasil memberikan berbagai bantuan kepada para pengungsi melalui kerjasama dengan UNHCR dan IOM, seperti pada September 2021 lalu, 5.262 pengungsi mendapatkan bantuan dana COVID-19 yang bantuan pendanaan utamanya berasal dari negara Australia, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam memberikan penanganan kepada pengungsi Rohingnya di Indonesia melalui kerjasama dengan UNHCR dan LSM untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan di kamp pengungsi dan pelayanan kesehatan umum, juga penyediaan kamp pengungsi dan tempat tinggal sementara yang layak dan aman.

Jika dilihat berdasarkan aspek-aspek di atas, memang orientasi politik luar negeri Indonesia era Jokowi fokus pada hubungan bilateral daripada multilateral. Hal itu juga dapat dibuktikan melalui kepasifan Jokowi di berbagai kegiatan yang melibatkan banyak negara dan forum-forum internasional terutama ketidakhadiran Jokowi dalam sidang umum PBB sejak menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu.

Poltak Partogi Nainggolan, Pengamat hubungan internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai bahwa ketidakhadiran Jokowi pada forum internasional terutama PBB disebabkan oleh Jokowi yang lebih memberikan penekanan pada persoalan domestik.

Penekanan pada hubungan bilateral era Jokowi dapat dilihat juga melalui grafik perbandingan antara perjanjian bilateral dan multilateral era Jokowi dan SBY:

Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa pada masa kepemimpinan SBY dan Jokowi, dalam perjanjian bilateral maupun multilateral keduanya sama-sama memperlihatkan peningkatan. Akan tetapi pada era kepemimpinan Jokowi perjanjian bilateral lebih memberikan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan perjanjian multilateral.

Dalam rentang waktu antara tahun 2016 hingga 2024, perjanjian bilateral pada era Jokowi meningkat pesat, berbeda dengan perjanjian multilateral yang tidak memberikan peningkatan pada 2024.

Perbandingan antara perjanjian bilateral era Jokowi dan SBY pun tampak jelas perbedaannya. Dalam grafik di atas dapat terlihat bahwa peningkatan perjanjian bilateral “dimenangkan” oleh Jokowi.

Pada akhirnya berdasarkan poin-poin yang telah disampaikan di atas dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia, era kepemimpinan Jokowi lebih menekankan pada hubungan bilateral daripada multilateral melalui serangkaian kerjasama dan penekanan pada diplomasi ekonomi antar Indonesia dengan negara mitra, juga peningkatan perlindungan WNI.

Disamping itu, grafik juga menunjukkan bahwa selama periode kepemimpinan Jokowi, perjanjian bilateral sangat meningkat signifikan sehingga dapat juga meningkatkan investasi asing langsung (FDI).