Ketika Presiden Turun Tangan: Sengketa 4 Pulau dan Wajah Baru Pemerintahan Prabowo

Dalam langkah yang cukup berani dan tegas, Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk mengambil alih secara langsung penyelesaian sengketa empat pulau yang sebelumnya menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Pulau-pulau tersebut awalnya tercatat berada di wilayah administrasi Aceh, namun dalam proses terbaru penataan wilayah, pemerintah pusat melalui Kemendagri mengalihkan kewenangannya ke Sumut. Kebijakan ini sempat memicu reaksi keras dari masyarakat Aceh, yang merasa kehilangan hak historis dan kedaulatan atas pulau-pulau tersebut.

Presiden Prabowo pun angkat bicara dan menyampaikan bahwa ia akan meninjau ulang keputusan tersebut, demi keadilan dan menjaga harmoni antardaerah. "Negara ini dibangun dari kesepakatan dan rasa adil. Kita tidak ingin satu wilayah merasa dirugikan," tegasnya.

Dalam waktu dekat, Prabowo dijadwalkan mengundang para tokoh adat, pemimpin daerah, serta para ahli geospasial untuk membahas ulang dasar hukum dan sejarah dari kepemilikan pulau-pulau tersebut.

Langkah ini menuai beragam tanggapan:

Sebagian masyarakat Aceh menyambut baik langkah Presiden yang dinilai peka terhadap aspirasi rakyat daerah.

Namun, ada pula pihak yang berharap agar isu ini tidak dijadikan komoditas politik menjelang pembentukan kabinet baru.

Dalam langkah yang cukup berani dan tegas, Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk mengambil alih secara langsung penyelesaian sengketa empat pulau yang sebelumnya menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Pulau-pulau tersebut awalnya tercatat berada di wilayah administrasi Aceh, namun dalam proses terbaru penataan wilayah, pemerintah pusat melalui Kemendagri mengalihkan kewenangannya ke Sumut. Kebijakan ini sempat memicu reaksi keras dari masyarakat Aceh, yang merasa kehilangan hak historis dan kedaulatan atas pulau-pulau tersebut.

Presiden Prabowo pun angkat bicara dan menyampaikan bahwa ia akan meninjau ulang keputusan tersebut, demi keadilan dan menjaga harmoni antardaerah. "Negara ini dibangun dari kesepakatan dan rasa adil. Kita tidak ingin satu wilayah merasa dirugikan," tegasnya.

Dalam waktu dekat, Prabowo dijadwalkan mengundang para tokoh adat, pemimpin daerah, serta para ahli geospasial untuk membahas ulang dasar hukum dan sejarah dari kepemilikan pulau-pulau tersebut.

Langkah ini menuai beragam tanggapan:

Sebagian masyarakat Aceh menyambut baik langkah Presiden yang dinilai peka terhadap aspirasi rakyat daerah.

Namun, ada pula pihak yang berharap agar isu ini tidak dijadikan komoditas politik menjelang pembentukan kabinet baru.

Kisah ini tidak hanya tentang empat pulau. Ini tentang kepekaan negara terhadap hak daerah, tentang keadilan administratif, dan tentang bagaimana seorang presiden memilih mendengar, bukan hanya memutuskan.

Langkah Prabowo bisa menjadi tonggak baru dalam hubungan pusat-daerah di Indonesia. Tapi publik tentu menanti: Apakah keputusan ini akan menguntungkan semua pihak, atau justru membuka konflik baru?

Transparansi, keterlibatan masyarakat lokal, dan ketegasan hukum adalah kunci dari setiap kebijakan yang menyentuh batas wilayah. Semoga keputusan Prabowo nanti benar-benar mencerminkan keadilan yang utuh, bukan sekadar kebijakan politik.