Ketika Presiden Turun Tangan: Sengketa 4 Pulau dan Wajah Baru Pemerintahan Prabowo

Dalam waktu dekat, Prabowo dijadwalkan mengundang para tokoh adat, pemimpin daerah, serta para ahli geospasial untuk membahas ulang dasar hukum dan sejarah dari kepemilikan pulau-pulau tersebut.

Langkah ini menuai beragam tanggapan:

Sebagian masyarakat Aceh menyambut baik langkah Presiden yang dinilai peka terhadap aspirasi rakyat daerah.

Namun, ada pula pihak yang berharap agar isu ini tidak dijadikan komoditas politik menjelang pembentukan kabinet baru.

Kisah ini tidak hanya tentang empat pulau. Ini tentang kepekaan negara terhadap hak daerah, tentang keadilan administratif, dan tentang bagaimana seorang presiden memilih mendengar, bukan hanya memutuskan.

Langkah Prabowo bisa menjadi tonggak baru dalam hubungan pusat-daerah di Indonesia. Tapi publik tentu menanti: Apakah keputusan ini akan menguntungkan semua pihak, atau justru membuka konflik baru?

Transparansi, keterlibatan masyarakat lokal, dan ketegasan hukum adalah kunci dari setiap kebijakan yang menyentuh batas wilayah. Semoga keputusan Prabowo nanti benar-benar mencerminkan keadilan yang utuh, bukan sekadar kebijakan politik.