Pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap demonstran, termasuk kasus Affan Kurniawan, merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proses hukum.
3. Perlindungan Hak Berdemokrasi
Pembebasan demonstran yang ditahan secara tidak proporsional penting untuk menegaskan jaminan konstitusional terhadap hak berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai.
4. Audit Kekayaan Pejabat Publik
Investigasi terhadap aset dan kekayaan anggota DPR yang tidak sesuai dengan penghasilan resmi mereka merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sistematis.
5. Sanksi atas Pelanggaran Etik
Pemeriksaan terhadap anggota DPR yang meremehkan atau melecehkan aspirasi masyarakat penting untuk menjaga martabat institusi perwakilan rakyat.
6. Mekanisme Dialog Partisipatif
Pembukaan forum dialog langsung antara DPR dan masyarakat akan memperkuat komunikasi politik dan mengurangi jarak antara wakil dan yang diwakili.
7. Transparansi Proses Hukum
Penanganan kasus kematian Affan Kurniawan secara transparan dan akuntabel akan menjadi litmus test bagi komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum.
Agenda Reformasi Jangka Panjang
