3. Relasi Kuasa dan Pengawasan
Foucault menyoroti potensi relasi kuasa baru antara individu dan institusi yang mengelola data, yang dapat menciptakan pengawasan massal dan mengancam kebebasan individu. (Foucault, Michel. 1977; 201)
4. Persetujuan Sadar (Informed Consent)
Jika seseorang memberikan persetujuan, itu harus dilakukan secara sadar dan bukan karena insentif ekonomi. Jika tidak, itu akan melanggar prinsip persetujuan sadar.
Dalam pengumpulan data biometrik, prinsip persetujuan informasi menjadi sangat penting. Tanpa persetujuan yang benar-benar sadar, proses digitalisasi identitas dapat berujung pada eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Keadilan dan Non-Eksploitasi
Penawaran insentif kepada kelompok rentan tanpa edukasi yang memadai dapat menjadi bentuk eksploitasi. "Ketimpangan literasi digital di masyarakat berpotensi memperbesar risiko eksploitasi data biometrik, karena sebagian besar pengguna tidak memahami implikasi jangka panjang dari pemberian data iris mata kepada pihak ketiga." (Putra, R. A. 2024;74)
Penggunaan sistem verifikasi iris mata mengandung risiko sosial yang sangat besar, termasuk kebocoran data yang dapat bersifat permanen, ancaman pengawasan yang luas, serta potensi eksploitasi ekonomi terhadap kelompok yang rentan, ditambah dengan kurangnya regulasi dan kemungkinan penyalahgunaan data. Meskipun ada keuntungan seperti peningkatan keamanan untuk identitas digital dan upaya mencegah akun-akun yang tidak valid, manfaat ini hanya akan terasa jika pengelolaan data dilakukan dengan baik, transparan, aman, dan diawasi dengan ketat oleh lembaga pengawas yang independen. Tanpa adanya perlindungan dan pendidikan yang cukup, masyarakat akan berisiko menjadi target eksploitasi digital dan kehilangan kontrol atas data pribadi mereka untuk selamanya.
KESIMPULAN
 Penggunaan sistem verifikasi iris mata melalui World ID di Indonesia memberikan solusi baru untuk masalah identitas digital di era digital dan kecerdasan buatan. Sistem ini dikatakan mampu meningkatkan keamanan, menghindari penipuan identitas, dan memfasilitasi inklusi digital. Namun, di balik manfaat yang dijanjikan, terdapat risiko signifikan yang perlu diwaspadai, terutama terkait potensi kebocoran dan penyalahgunaan data biometrik yang bersifat permanen, kemungkinan terjadinya pengawasan massal, serta eksploitasi ekonomi terhadap kelompok yang belum sepenuhnya memahami risiko jangka panjang dari pengiriman data biometrik.
Tantangan utama yang harus dihadapi terdiri dari rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran akan privasi di masyarakat, kurangnya transparansi dari penyedia teknologi, lemahnya regulasi perlindungan data, serta metode komunikasi yang belum sesuai konteks dan mudah dipahami oleh masyarakat. Di samping itu, praktik memberikan insentif finansial untuk menarik partisipasi masyarakat berisiko mengeksploitasi kelompok ekonomi yang rentan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah pencegahan dengan menghentikan sementara operasional World ID sambil menunggu regulasi dan standar keamanan yang lebih baik.
