Menurut Sunarto, ponpes yang bekerja sama dengan DPP LDII itu akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Untuk itu, ia akan memastikan para santri yang berada di ponpes bisa menggunakan hak suaranya.
"Itu sebagai tanggung jawab moral untuk selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tambahnya.
Baca Juga: Prestasi Santri Warnai Peringatan Hari Santri di Ponpes Wali Barokah
KH Sunarto berharap santri yang berasal dari wilayah Jawa Timur bisa menggunakan hak suaranya di daerah masing-masing. Akan tetapi bagi santri yang berasal dari luar Jawa Timur-terlebih luar Pulau Jawa- kemungkinan kecil mereka pulang ke tempat asal.
"Kami berharap KPU bisa memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang maksimal khususnya terhadap mereka agar dapat menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.
Terkait pendataan santri yang tidak pulang saat pemilu, Sunarto menyarankan KPU berkoordinasi untuk kembali mendata ulang. Karena masa belajar santri yang relatif singkat dan mobilitas santri keluar masuk pondok begitu tinggi sehingga dapat dipastikan data sekarang bisa berubah.
"Apapun kondisinya, pondok tetap menyambut baik dan gembira terhadap apa yang sudah diikhtiarkan KPU. Yang kami perlukan adalah dorongan dan update informasi dari KPU," ungkapnya.
Sunarto mengatakan, dirinya tidak mempermasalahan rencana pendirian TPS di lingkungan ponpes. Namun, pihaknya meminta agar KPU tidak mengawasi secara khusus karena bisa mempengaruhi aspek netralitasnya.
"LDII mendorong warganya untuk bersikap netral aktif dalam menghadapi pemilu. Ponpes Wali Barokah yang merupakan salah satu pondok di bawah naungan LDII sering mendapat kunjungan tamu dari unsur apapun," tuturnya.
Menjelang masa pemilu tidak menutup kemungkinan juga akan kedatangan tamu pejabat atau tokoh parpol, mulai tingkat kabupaten/kota bahkan nasional. Terkait hal itu, Sunarto menegaskan tidak ingin ada kontrak politik dengan partai dan politisi manapun.
"Karena Ponpes Wali Barokah sudah ditetapkan oleh Bawaslu sebagai Zona Anti Politik Uang," tutupnya. (m)
