Dalam 10 bulan masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo berhasil merebut kembali Rp 3.300 triliun uang rakyat yang sebelumnya rawan hilang akibat praktik korupsi, mafia sumber daya alam, hingga kebocoran anggaran negara. Capaian ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara sekaligus memberantas mafia ekonomi yang merugikan bangsa.
Dari jumlah tersebut, Rp 1.400 triliun berasal dari aset negara berupa 3,2 juta hektare kawasan hutan yang berhasil direbut kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Sementara hampir Rp 1.000 triliun kerugian negara akibat kasus jual beli minyak Pertamina berhasil dihentikan oleh kejaksaan. Selain itu, ratusan tambang ilegal dengan nilai Rp 300 triliun juga telah didata dan diamankan.
Langkah lainnya adalah pengalihan Rp 300 triliun anggaran APBN 2025 yang rawan dikorupsi menjadi program-program langsung ke masyarakat. Pemerintah juga mengeksekusi kasus besar pengelolaan timah PT Timah senilai Rp 300 triliun, serta menghentikan perputaran uang gelap judi online lebih dari Rp 300 triliun. Tidak ketinggalan, kasus pemerasan sertifikasi K3 oleh mantan pejabat dihentikan oleh KPK.
Pengamat menilai capaian ini bukan hanya soal angka fantastis, melainkan sinyal tegas bahwa negara hadir melawan mafia dan koruptor. Konsistensi menjadi kunci agar langkah-langkah pemberantasan kebocoran negara ini tidak berhenti pada gebrakan awal, tetapi berlanjut menjadi sistem tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak sepenuhnya pada rakyat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
