Pembebasan bersyarat napi koruptor sesungguhnya bukti nyata matinya pemberantasan korupsi di Indonesia
Awal bulan September pemerintah memberi kado bebas bersyarat bagi puluhan napi koruptor setelah kado pahit berupa kenaikan BBM yang menyusahkan rakyat
Remisi koruptor yang menjadi sorotan setelah 23 narapidana koruptor bebas bersyarat
Kenaikan harga BBM membuat sejumlah warga Indonesia sengsara, demo pun dilakukan. Namun apakah demo yang dilakukan bisa efektif?
Apakah masih layak eks ormas terlarang dan koruptor berkiprah dalam politik menurut hukum islam?
Remisi terhadap koruptor bertentangan dengan UUD 1945
Saatnya Koruptor Di Hukum Mati - hukuman mati untuk para pelaku korupsi
Tercipta Menjadi Raja Yang Terus Belajar Memperbaiki Diri
Bagaimanapun, yang namanya eks napi, baik pidana ataupun perdata, tetap saja eks napi.
Jika kesalehan sosial dimiliki oleh para pengambil kebijakan dan pelaksana keputusan maka kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
Koruptor Surya Darmadi dari PT Palma korupsi, menyebabkan kerugian negara 74 Trilliun berjanji akan pulang ke Indonesia untuk mengikuti proses hukum
Walaupun tidak berakal, setidak-tidaknya kucing mempunyai perasaan ketimbang para koruptor!
Suasana koplak bisa bikin siapa pun terbahak. Itu sebabnya, memirsa acara di televisi dengan bungkus humor selalu diminati.
Sitaan KPK atas temuan ulah kouptor jumlahnya trilunan jika dirupiahkan. Bisakah sitaan tersebut digunakan untuk membayar utang negara?
Koruptor tidak pantas disanjung apalagi dihargai dengan menyebutnya sebagai Ksatria dan Gentlemen mekipun ia sudah berani menyerahkan diri
Pertunjukan "Koruptor Budiman" mengingatkan bahwa korupsi bisa bertransformasi menjadi banyak kebaikan yang seolah-olah berkontribusi kepada rakyat
Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik).
Korupsi merupakan perbuatan tidak terpuji yang menjerumuskan rakyat kepada jurang kesengsaraan
Pentingnya wawasan atau edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan korupsi
Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara dengan demokrasi penuh seperti yang direncanakann sang proklamator jika penegak hukum sendiri bisa disuap?
