Artikel Bapak Drs. Study Rizal LK, M.Ag tentang "Belajar dari Nepal : demokrasi yang berdarah" Artikel yang ditulis oleh Bapak Drs. Study Rizal LK, M.Ag membuat saya tertarik tentang hal yang di terjadi di nepal tentang demokrasi yang dibungkam oleh pemerintahnya sendiri
Kekecewaan para warga Nepal atas pembatasan akses digital yang memicu kekecewaan dalam demonstrasi dan akhirnya para rakyat di Nepal menyerukan suara di jalan tapi hal yang disayangkan bukannya hak suara yang didengar tetapi peluru gas air mata yang dilemparkan dan juga peluru karet yang ditembakkan yang memicu korban jiwa pada awalnya larangan sosial media itu bukan akar permasalahan dari inti tersebut Tapi terjadinya kekecewaan terhadap korupsi yang merajalela dan nepotisme dan ketidakadilan yang semakin melebar dan hanya sosial media yang digunakan untuk mengekspresikan kekecewaan rakyat Nepal tapi sosial media itu dibatasi oleh negara
Yang membuat warga Nepal kecewa yang membuat gagal komunikasi di antara pemerintah negara dan rakyat, Â negara mencoba menutup ruang dan menggantinya dengan monolog kekuasaan yang menjadi bahasa alternatif rakyat
Namun yang terjadi adalah aparat menjadi komunikator dan rakyat diperlakukan sebagai audiens yang harus diam, yang membuat rakyatnya sendiri kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas negara yang dijanjikan itu hanya omong kosong pemerintah Nepal juga membuat keputusan yang mencabut larangan larangan media sosial ampun keputusan itu tidak menghapus trauma yang membuat para rakyat kecewa, tragedi ini menggambarkan betapa rapuhnya demokrasi jika hanya dipahami dari prosedur elektroda l yang tak bisa membangun komunikasi terbuka yang pada dasarnya di mana rakyat bebas berbicara dan mengkritik pemerintah namun hal itu diberikan yang menyebabkan kemarahan dari rakyat itu sendiri atas kekecewaan pemerintah tersebut
Dari hal ini kita harus belajar dari Nepal untuk membangun suatu demokrasi negara yang bagus kita harus menjunjung tinggi suara rakyat di mana suara tersebut adalah pondasi negara dan juga kepercayaan rakyat bagi pemerintah negara itu sendiri, dan dan juga negara lain harus bercermin bahwa suara rakyat harus dijawab, karena di negara demokrasi hak tertinggi dari pemerintah itu adalah rakyat itu sendiri dan juga tidak akan terbentuk adanya pemerintah atau negara tanpa ada rakyat itu yang menjadi fundamental ekonomi bagi negara itu sendiri
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI