Selama ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering disebut sebagai “tulang punggung perekonomian nasional”.
Julukan ini bukan tanpa alasan UMKM menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional.
Namun di balik data dan istilah ekonomis itu, UMKM sesungguhnya jauh lebih dari sekadar penopang. UMKM adalah wajah nyata ekonomi rakyat.
Mereka bukan bagian pinggiran dari sistem ekonomi, melainkan denyut utamanya. Di pasar tradisional, di teras rumah, di gang sempit, hingga sudut kota, UMKM hidup dan tumbuh bersama masyarakat.
Di balik setiap warung kelontong, jasa cuci motor, penjual kue rumahan, atau bengkel kecil, terdapat cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan harapan.
Sayangnya, peran penting UMKM kerap kali hanya diangkat saat krisis melanda sebagai penyelamat ekonomi yang tangguh menghadapi badai. Tapi ketika keadaan stabil, UMKM sering kembali luput dari prioritas pembangunan.
Bukan Bisnis Besar, Tapi Berdampak Besar
Berbeda dengan perusahaan besar yang mengandalkan sistem, teknologi, dan modal kuat, UMKM justru bertumpu pada kedekatan sosial, fleksibilitas, dan semangat mandiri.
Mereka tumbuh dari inisiatif sederhana sering kali bermodal nekat dan kreativitas. Tidak ada tim pemasaran profesional, tidak ada investor besar di belakang layar, hanya ada satu hal yang menjadi kekuatan utama, kemauan untuk bertahan dan berkembang.
Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang mulai menjual kue basah dari dapur rumahnya, atau seorang pemuda desa yang membuka jasa servis motor dengan peralatan seadanya.
Di sinilah kekuatan UMKM, mereka hadir bukan karena fasilitas, tapi karena kebutuhan dan semangat untuk maju. Mereka menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan.
Lebih dari sekadar unit bisnis, UMKM adalah poros kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka mengenal pelanggan secara langsung, tahu selera lingkungan, dan sering kali menjadi tempat berutang, tempat bercerita, bahkan tempat saling menolong.
Tantangan yang Tak Kecil
Meski perannya sangat besar, UMKM masih menghadapi banyak tantangan. Permodalan menjadi masalah klasik yang tak kunjung usai.
Banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses pinjaman karena tak memiliki agunan atau rekam jejak keuangan yang memadai.
Meski berbagai program kredit usaha rakyat (KUR) telah diluncurkan pemerintah, distribusinya belum merata, dan tak sedikit pelaku usaha mikro yang belum tersentuh layanan tersebut.
Selain itu, literasi digital juga menjadi tantangan nyata. Di tengah tuntutan untuk go digital, masih banyak UMKM yang gagap teknologi tidak memahami cara membuat katalog produk, berjualan di marketplace, atau mempromosikan diri lewat media sosial.
Padahal, di era sekarang, kehadiran digital menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang, apalagi ketika persaingan makin terbuka.
Tantangan lainnya adalah legalitas usaha dan perlindungan hukum. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi, NPWP, atau sertifikasi produk seperti halal dan PIRT.
Ini membuat mereka sulit naik kelas dan masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas, seperti ritel modern atau pasar ekspor.
Permasalahan logistik, keterbatasan pelatihan usaha, hingga minimnya pendampingan berkelanjutan juga menambah daftar panjang kendala yang dihadapi.
Menatap ke Depan: UMKM Sebagai Wajah Masa Depan
Jika Indonesia ingin memiliki ekonomi yang kuat dari bawah, maka UMKM harus menjadi subjek utama, bukan sekadar objek dari program pembangunan.
Artinya, pelaku UMKM tidak cukup hanya “dibantu” atau “diberi” secara temporer, tetapi perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, hingga pengawasan implementasi.
Mereka bukan pihak yang harus menyesuaikan diri terhadap sistem yang ada merekalah yang seharusnya menjadi tolok ukur sistem itu dibangun.
Pemberdayaan UMKM juga harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu hari atau bantuan peralatan yang tak pernah dievaluasi dampaknya.
Pendampingan bisnis, mentoring, akses pasar yang riil, serta kemudahan regulasi harus berjalan bersamaan. Digitalisasi harus disesuaikan dengan kapasitas pelaku UMKM di lapangan, bukan dipaksakan mengikuti arus besar yang belum tentu bisa mereka ikuti.
Selain itu, ekosistem yang mendukung UMKM juga harus diperkuat. Ini berarti pemerintah daerah, lembaga keuangan, perusahaan swasta, dan masyarakat luas harus bersinergi untuk menciptakan ruang yang adil dan inklusif.
Penutup
Menyebut UMKM sebagai tulang punggung memang tepat, tetapi sudah saatnya kita melihat mereka lebih dari itu sebagai wajah asli ekonomi rakyat Indonesia. Wajah yang mewakili kerja keras, kreativitas, dan ketangguhan di tengah segala keterbatasan.
Wajah yang menunjukkan bahwa ekonomi sejati tidak selalu dibangun dari gedung-gedung tinggi dan konglomerasi modal besar, tetapi dari warung kecil, bengkel rumahan, pasar tradisional, dan usaha keluarga yang hidup berdampingan dengan masyarakat.
Menguatkan UMKM berarti memperkuat fondasi bangsa. Karena ketika mereka tumbuh, yang tumbuh bukan hanya angka-angka di grafik ekonomi, tetapi juga martabat, kesejahteraan, dan kemandirian rakyat kecil.
Maka, sudah saatnya narasi tentang UMKM tidak hanya ramai dalam pidato atau kampanye, tetapi diwujudkan dalam kebijakan konkret yang berpihak dan berkelanjutan.
Di tangan UMKM-lah kita bisa membangun ekonomi yang tidak hanya besar, tetapi juga adil. Dan di balik setiap produk sederhana yang mereka hasilkan, terdapat harapan besar akan masa depan yang lebih mandiri dan bermartabat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
