Pemikiran Kautilya dan Kaitannya dengan Siasat Politik Luar Negeri Indonesia

Kautilya menyampaikan pesan menarik dalam kitabnya, yakni Saktihino balavantamasrayet yang berarti bila merasa diri kurang kuat, bertemanlah atau bergabung dengan yang lebih kuat, agar kecemasan dapat diatasi. Pesan ini ditujukan kepada seorang pemimpin tentang bagaimana dirinya harus mengambil keputusan apabila kurang kuat.

Pesan lainnya adalah Praja sukhe sukham rajnah,  prajanam ca hita hitam, natmapriyam hitam rajnah, prajanam tu priyam hitam yang bermakna bahwa kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja, kesejahteraan rakyat juga kesejahteraan raja. Kesejahteraan rakyat itu bukanlah apa saja yang diinginkan oleh raja, namun apa saja yang menjadi kesukaan rakyat, itulah yang mensejahterakan raja (Segara, 2019). 

Kedua pesan ini memandu penulis untuk menyesuaikan pemikiran Kautilya terhadap politik luar negeri Indonesia, dan memberikan gambaran apakah Indonesia mendahulukan kepentingan rakyat dalam politik luar negerinya.

Pemikiran Kautilya dalam urusan luar negeri menghasilkan teori Sadgunya (enam kebijakan luar negeri). Teori Sadgunya membagi praktik kebijakan luar negeri ke dalam 6 bagian, yaitu Samdhi, Vigraha, Yana, Asana, Samsraya, Dvaidhibhava (Colonel PK Gautam, 2017; Segara, 2019).

Samdhi, membuat perjanjian yang berisi syarat dan ketentuan tentang kebijakan perdamaian.

Vigraha, berkenaan dengan kebijakan perang atau antagonisme dalam ruang internasional. 

Yana, kesiapsiagaan negara. Perang adalah sesuatu yang sulit dibendung, maka negara harus bersiap menghadapinya baik dari segi kekuatan internal maupun eksternal (aliansi).

Asana, sikap tinggal diam atau netral. 

Samsraya, menjalin hubungan untuk mendapat dukungan dan aliansi.

Dvaidhibhava, yaitu kebijakan ganda untuk membuat hubungan damai dengan satu negara dan bersikap kontra terhadap negara lainnya.

Kautilya juga mengharuskan negara memiliki kedaulatan agar praktik politik negara diakui oleh domestik atau pun negara lain. Hal-hal yang disampaikan teori Sadgunya ini harus hadir dalam agenda politik luar negeri agar posisi Indonesia aman di tingkat internasional terutama komitmennya terhadap doktrin bebas aktif.