Human Capital dan Nasib Pekerja

Akibat kesetiaan perusahaan kepada pekerja menurun, tidak heran keresahan pekerja terhadap kelangsungan pekerjaannya menjadi meningkat. Kekuatan serikat buruh yang dahulu melindungi para pekerja lapangan menjadi kian lemah. Ketidakpastian kerja, bukan hanya dialami oleh pekerja lapangan, tetapi juga menyebar ke pekerja kantoran.

Kemajuan teknologi membuat perusahaan melakukan perampingan dari hari ke hari. Dengan demikian, jaminan pekerjaan seumur hidup atau minimal sampai usia pensiun sudah menjadi pembahasan masa lampau.

Konsep sumber daya manusia sebagai human capital pada sebuah korporasi, sering kali, hanya menjadi istilah yang tidak sesuai dengan idealitas. Idealnya penanganan human capital akan dapat membantu pengambil keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitikberatkan pada investasi pendidikan (termasuk pelatihan) dalam rangka peningkatan mutu organisasi sebagai bagian pembangunan bangsa.

Namun seringkali, human capital, hanya  memposisikan manusia sebagai modal layaknya mesin, sehingga seolah-olah manusia sama dengan mesin. Seharusnya, penanganan pekerja sebagai human capital dapat menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik.

Berubahnya situasi perekonomian saat ini juga memaksa pekerja menanggung risiko jauh lebih besar dari era ekonomi sebelumnya. Risiko yang mereka tanggung bukan hanya saat mereka bekerja tetapi juga pada saat pensiun. Para pekerja mengandalkan program dana pensiun untuk meningkatkan penghasilan mereka pada masa pensiun nanti.

Dalam mengelola dana pensiun, agar mendapatkan hasil yang maksimal, lembaga dana pensiun mempertaruhkan dananya pada saham di pasar modal. Namun, seringkali mereka tidak sadar, bahwa gelembung saham membuat laba menjadi tampak lebih besar dan membuat gelembung itu sendiri menjadi kian besar lagi. Dengan demikian, sebenarnya semua itu hanya sebuah fatamorgana yang tidak disadari bahwa akan dapat meletus pada suatu saat.

Anjloknya bursa saham, akan menyebabkan lembaga dana pensiun yang menempatkan dananya pada bursa saham akan langsung kekurangan dananya. Kondisi ini pada akhirnya akan berakibat buruk bagi pekerja yang memiliki dana pensiun tersebut, yang tadinya diinvestasikan untuk persiapan penunjang kehidupan mereka di kala sudah tidak dapat bekerja lagi.

Pada era ekonomi baru, saat ini, posisi kaum pekerja berada dalam posisi yang relatif kalah dibandingkan majikan mereka. Sebenarnya hal ini, harus menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan (majikan) tidak mengeksploitir asimetri kekuatan tersebut. Namun di dalam era ekonomi baru, kekuasaan sudah bergeser dari pemerintah kepada korporasi global.

Kekuasaan korporasi semakin besar dan terpusat seiring berjalannya mekanisme merger dan akuisisi perusahaan. Akibatnya, tanpa disadari, sistem politik suatu negara semakin tergantung pada korporasi. 

Para kaki tangan korporasi global dapat mempengaruhi pembuatan semua peraturan pemerintah. Hal itu, berakibat semakin memperkuat hak korporasi, dan sebaliknya akan merugikan hak-hak asasi manusia.

Korporasi global yang mempunyai kekuasaan besar saat ini, bukan manusia atau  makhluk hidup. Ia merupakan sekumpulan yang tidak bernyawa atas hak dan hubungan keuangan yang dijaga secara hukum.