Dalam Mukernas-1 Halaqah Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di Pesantren Luhur Al Tsaqafah Jakarta (5/5/2017), Kiai Said memberikan kritik atas 14 kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.
“Pak Darmin (Menko Perekonomian) sudah mengeluarkan empat belas kebijakan ekonomi, tapi hanya di tataran atas. Belum pada tataran bawah,” tuturnya di depan Presiden Joko Widodo dan Darmin Nasution yang hadir sebagai tamu undangan.
NU pun dikatakannya akan bersedia bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan bersama. (sumber)
4. Pemerintah Kesampingkan Dialog Dengan Umat Islam
Kritik ini disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo yang bertandang ke kantor PBNU (7/11/2016).
"Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif,"pesan Kiai Said kepada presiden.
Komentar tersebut dilayangkan Kiai Said lantaran pemerintah dianggap lamban dalam menangani kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Utama. Hal itu dinilai sebagai pemicu munculnya unjuk rasa besar di ibu kota. (sumber)
5. Masalah LGBT
PBNU bersikap tegas mengenai hal ini, yakni menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Dalam pertemuannya dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta (31/3/2016), Kiai Said mengkritik pemerintah yang dianggapnya kurang tegas dalam bersikap.
"RRC sudah melarang, Singapura melarang, Indonesia harus tegas melarang LGBT,"tukasnya dalam pertemuan itu.
