Pada Tahun 2021 yang lalu MK mengeluarkan putusan gugatan yudicial review UU No. 11 Tahun 2020 No. 91/PUU-XVIII/2020 yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.
Pertimbangan MK mengatakan bahwa UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat, karena tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sehingga cacat formil dan bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam Pertimbangannya MK memberikan penangguhan waktu selama dua (2) tahun untuk masa perbaikan berdasarkan pada pedoman dan tata cara pembentukan UU.
Apabila dalam tenggang waktu selama 2 (dua) tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 tahun 2020 maka UU dan pasal-pasal yang sudah di cabut akan dinyatakan berlaku kembali.
"Termaksud tidak dibenarkan pula pemerintah membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU No. 11 tahun 2020 yang secara format dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat".
Namun belakangan ini Pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2022 pengganti UU No. 11 Tahun 2020 pada hari Jumat, 30 Desember 2022. Menurut para ahli Perppu tersebut tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan putusan MK yang melarang untuk tidak membuat norma baru dan Peraturan lain yang masi berkaitan dengan UU No. 11 tahun 2020.
Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan MK
Jika dimaknai secara konstitusional bahwa putusan MK tersebut bersifat mengikat dan final, dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) telah ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”
Menurut Sri Soemantri Putusan yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dianulir oleh lembaga apapun. Secara yuridis kata final dan mengikat itu selalu bersatu yaitu final end banding, jika bersifat final artinya harus bersifat mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum yang jelas.
Lalu dipertegas kan lagi oleh Jimly Asshiddiqie penerapan atau pelaksana Putusan MK yang berlarut-larut tidak semestinya terjadi, begitu di ucapkan putusan MK langsung memiliki kekuatan Hukum yang mengikat dengan para pihak.
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kewenangan MK bersifat final dan mengikat declaratoir constitutief artinya putusan MK telah menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru melalui satu pernyataan, dan telah sah menjadi peraturan perundang-undangan semasih belum ada peraturan baru yang berkaitan dengan hal tersebut.
Untuk itu, keberadaan UU No. 11 tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diterbitkan peraturan pelaksana sebelum dilakukan perbaikan, sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya, karena status UU a quo tersebut masi mengikat dengan putusan MK.
Lalu Apakah Perppu No. 2 Tahun 2022 Masi Tetap Sah Secara Hukum?
Memaknai pertimbangan dan amar putusan MK penyelenggara negara tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru atau merumuskan norma yang berkaitan dengan UU No. 11 tahun 2020.
Dilihat dalam hirarkis peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan dalil putusan MK tersebut;
Pertama, dilarang menetapkan Peraturan Pelaksana pengganti Undang-undang; Kedua, dilarang mengeluarkan Peraturan Pemerintah; Ketiga, dilarang mengeluarkan Keputusan Presiden; Keempat, dilarang mengeluarkan Peraturan Menteri dan Peraturan lain di bawanya semasih berkaitan dengan UU No. 11 tahun 2020 adalah batal demi hukum.
Syarat-Syarat Dikeluarkan Perppu
Syarat diterbitkan Perppu harus berdasarkan dalam keadaan genting dan memaksa, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 22 ayat (1) dalam hal Ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Perppu.
"Yang dimaksud dalam keadaan kegentingan memaksa pasal 22 diatas merupakan hak subyektifitas presiden menjadi dasar diterbitkan perppu, hal tersebut yang dimaksud dengan kepentingan subyektifitas harus mendapatkan persetujuan DPR"
Sedangkan ukuran kegentingan obyektif dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 terdapat tiga syarat “kegentingan yang memaksa” sebagai parameter presiden menerbitkan Perppu; Pertama, Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat; Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi belum memadai; Ketiga, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur.
Sehingga dapat dimaknai bahwa syarat dikeluarkan perppu dalam UU No. 11 tahun 2022 harus melakukan perbaikan rumusan pasal yang bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 dan melewati jangka waktu selama 2 (dua) tahun pasca dikeluarkan putusan MK yang inkonstitusional bersyarat.
Lalu Bagaimana Dengan Putusan MK Tidak Dilaksanakan?
Memang dalam konstitusi kita saat ini belum ada aturan yang baku untuk menjalankan putusan MK, melainkan hanya berjalan secara natural yang membutuhkan kesadaran etis para pembentuk UU yaitu Presiden dan DPR.
Jika putusan MK tidak ditindaklanjuti oleh address putusan, maka akan merugikan mereka pencari keadilan, oleh sebab itu, pentingnya bagi presiden dan DPR untuk merumuskan suatu UU yang bisa menjalankan eksekutorial produk hukum yudisial dalam menegakan negara hukum yang berdasarkan Rule of law.
