Memang rumit bicara kemungkinan PHK massal, apalagi Pemerintah seperti tidak peduli dan sibuk sendiri!
Reformasi digadang sebagai gerbang perubahan menuju keadilan. Namun, bagaimana jika di balik narasi reformasi ada hal yang disembunyikan?
Dalam banyak kasus, departemen Human Capital (HC) justru menjadi perpanjangan tangan kekuasaan dan menjadi “perisai” perusahaan dari kritik internal.
Dalam teori demokrasi deliberatif, ruang publik adalah tempat warga negara berdiskusi secara rasional dan setara untuk membentuk keputusan bersama.
Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah (RAT) dan Ruang Bawah Tanah (RBT) diatur secara koprehensif dalam Pasal 74 hingga 83 dalam Peraturan Pemerintah N
UU Cipta Kerja bertujuan mendorong investasi dan membuka lapangan kerja, tapi juga menuai pro dan kontra.Apa saja dampaknya?
UU Cipta Kerja mungkin dimulai dengan niat baik atau setidaknya diklaim begitu.
UU Cipta Kerja membawa perubahan besar, menilai dampaknya terhadap bisnis dan pekerja melalui analisis kebijakan.
LP3H: Solusi hukum terintegrasi atau hambatan investasi? Menimbang pilihan, melindungi hutan atau memberi ruang bagi pembangunan ekonomi
Bagaimana perusahaan menerapkan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di era UU Cipta Kerja?
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 6,5% membawa angin segar bagi buruh Indonesia.
Baru-baru ini telah diperkenalkan UU Omibas yang merupakan undang-undang penciptaan lapangan kerja sebagai kerangka hukum untuk mendorong penanaman m
UU Cipta Kerja berdampak kompleks pada Generasi Z, menciptakan peluang karir tetapi juga risiko pengurangan perlindungan dan ketidakpastian kerja.
K-popers menjadi tameng pembunuhan hak rakyat oleh negara melalu partisipasi politik di media sosial
Di hati Bu Rika dan teman-temannya, ada harapan baru yang terus hidup, seiring dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, setiap buruh di negeri ini
Apa implikasi putusan MK tentang UU Cipta Kerja terhadap DPLK? Semuanya harus menyesuaikan dengan aturan tersebut
Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja memberi dorongan baru bagi terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha.
MK mengabulkan sebagian tuntutan buruh. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Mengapa?
Putusan MK terkait UU Cipta Kerja mengabulkan sebagian tuntutan buruh, memberi perlindungan lebih bagi buruh dalam upah, PHK, outsourcing, dan TKA.
Putusan MK ubah UU Cipta Kerja, perlindungan buruh diperkuat, 21 pasal direvisi, dan UU Ketenagakerjaan baru dalam dua tahun.
![[1] Membaca sebagai Etika Kepemimpinan](https://assets-a1.kompasiana.com/images/avatar/941e83e0-d7bc-46e6-b4a7-0a40dc0aef80-613c2bcb01019006d5292102.jpg?t=t&v=40&x=40){kind=small}
