Melihat Dinamika Kesejahteraan Buruh Pasca UU Cipta Kerja Disahkan
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 -- 2023 telah terjadi konflik agraria sekitar 660 kasus
Demonstrasi adalah tindakan atau metode untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu kepada orang lain.
Mengulas Kembali Regulasi Terkait Karyawan Kontrak (PKWT) dalam UU Cipta Kerja, Sudah Adilkah?
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang ditujukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
Pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU oleh DPR menuai banyak kritikan dari mahasiswa. Dalam prosesnya, terjadi tindakan represif oleh aparat.
tenaga outsourcing tidak lain hanyalah sebuah praktek perbudakan modern yang dikemas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia
Demo Omnibus Law pada 2020 yang lalu memunculkan pihak Norwegia sebagai salah satu penggerak aksi penolakan Undang-undang cipta kerja
Hubungan Industrial dalam Perlindungan UU Cipta Kerja (Omnibuslaw)
UU Cipta Kerja bagi UMKM
Aktor Jefri Nichol sampaikan aspirasi untuk tolak RUU Cipta Kerja di depan ribuan mahasiswa, aksinya pun menuai sorotan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan akan ada mogok kerja nasional 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik yang dilaksanakan pada Juli - Agustus 2023.
UU Cipta Kerja yang baru disahkan mengalami penolakan dari beberapa pihak, hingga mengakibatkan munculnya demonstrasi
Rela membenci demi sesuap nasiBerdiri dengan tekad membenci,
Ambisi ekonomi Indonesia untuk bertahan dari gelombang resesi dunia bermanifestasi dalam UU Cipta Kerja disahkan DPR. Mari kita intip potret nyatanya!
In sya Allah, usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Semangat Kerja...
Kehadiran peta tunggal tersebut menjadi aspek penting karena pemerataan pembangunan serta menekan ketimpangan wilayah menjadi lebih mudah dilakukan
Bisnis Baju dan barang bekas sangat mengganggu Industri kecil UMKM di Indonesia. Pemerintah harus menegakkan peraturan untuk itu.
Apakah ERP memang untuk menghentikan kemacetan atau menambah beban rakyat?
BUKANKAH PERPU DERAJADNYA,LEBIH RENDAH DARI UNDANG2..?? DIMANA PERPU MASIH DIPERLUKAN UJI KELAYAKAN DI DPR