Efisiensi Anggaran dan Betapa Parianya Sektor Pendidikan Kita

Mahasiswa Indonesia di luar negeri terancam terlantar. Kalau mereka adalah dosen yang sedang kuliah S3, mengandalkan gaji dosen untuk membiayai kebutuhan hidup di negara orang yang rata-rata UMR-nya bisa lima sampai sepuluh kali lipat rata-rata UMR di Indonesia tentu sangat berat.

Jangan pula lupa bagaimana belakangan ini gelombang protes terkait tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek mencuat. Sudah gaji kecil, tukin tidak dibayarkan selama lima tahun, dan mereka masih dituntut dengan tanggung jawab moral yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangkan kalau tukin juga ikut disunat.

Mau Dibawa Kemana Pendidikan Kita?

Ironis rasanya melihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dijalankan. Kita bermimpi untuk menjadi negara maju, ingin SDM Indonesia berkualitas, tapi kita seperti bingung mengenai arah pendidikan kita.

Ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti nama, ganti pemain tapi lupa memperbaiki sistem bobrok yang mengakar bertahun-tahun.

Tanpa adanya efisiensi anggaran sekalipun, sistem pendidikan kita sudah cukup menyedihkan. Biaya pendidikan mahal, ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan, tingginya angka putus sekolah, kesejahteraan guru dan dosen yang minim, beban administrasi guru dan dosen yang lebih banyak ketimbang jam mengajar, adalah pekerjaan rumah yang sampai sekarang belum kelar-kelar. 

Membangun sistem pendidikan yang solid bukanlah pekerjaan sehari semalam dan bukan kerja satu orang. Kalau mau sistem pendidikan kita bagus, dukungan harus maksimal, baik itu di tingkat dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Entah itu dari segi pendanaan, kebijakan, kurikulum, infrastruktur pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, dan sebagainya.

Meski bukan faktor satu-satunya, pemangkasan anggaran sektor pendidikan berpotensi jadi ancaman serius bagi pengembangan kualitas pendidikan dan SDM Indonesia ke depannya.

Belum lagi belakangan ramai soal #KaburAjaDulu sebagai ekspresi kekecewaan anak-anak muda Indonesia terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri yang sedang tidak baik-baik aja.

Bayangkan potensi kerugian negara ini dalam jangka panjang akibat SDM muda yang berkualitas justru lebih memilih berkarya di luar negeri akibat tidak pernah diperhatikan di negaranya sendiri. Sementara di dalam negeri, pemerataan kualitas pendidikan dan SDM terancam gagal karena pejabatnya tidak mampu melaksanakan amanat konstitusi.

Dengan segala kekacauan ini, masih bermimpi Indonesia Emas 2045?