Ia juga menyebut bahwa dengan anggaran yang ada, masih terdapat 60,60% bangunan SD dengan kondisi rusak, lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran dan rata-rata lama sekolah (RLS) masih relatif rendah, yaitu 8,77 tahun atau hanya bersekolah setara SMP serta rendahnya gaji guru honorer.
Tahun ini, pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Sejumlah anggaran dalam pos belanja tiga kementerian yang merupakan pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipangkas cukup besar.Â
Beberapa rincian pemangkasan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Dampak Pemangkasan Anggaran di Sektor Pendidikan
Dari data rincian efisiensi anggaran Kemendiktisaintek di atas, pendanaan untuk perguruan tinggi negeri (PTN) termasuk yang mengalami pemangkasan terbesar dengan persentase mencapai 50% dari anggaran awal. Hal ini tentu saja memunculkan kekhawatiran bahwa biaya kuliah bakal lebih mahal karena PTN perlu mencari tambahan dana untuk pengembangan.
Masalahnya, sebelum ada rencana efisiensi anggaran di sektor pendidikan saja, biaya kuliah dari tahun ke tahun sudah mahal. Inflasi biaya pendidikan di Indonesia tergolong tinggi. Lembaga Jasa Keuangan Jiwasraya menyebut rerata kenaikan inflasi sektor pendidikan mencapai 15%.
Ambil contoh UGM yang merupakan salah satu PTN terbaik di Tanah Air. Perkiraan biaya kuliah di UGM tahun 2018 adalah Rp 26 juta. Tahun 2023 jumlahnya naik jadi Rp 60,13 juta dan di tahun 2028 mendatang biayanya diperkirakan naik jadi Rp 120,96 juta.
Ini baru biaya kuliah, belum biaya hidup seperti biaya kost, makan-minum, transportasi, dan kebutuhan penunjang kuliah lainnya.
Mahasiswa miskin sebenarnya bisa terselamatkan dengan adanya program Beasiswa KIP Kuliah. Lalu, dengan kebijakan efisiensi dari yang awalnya Rp 14,6 triliun menjadi tinggal Rp 1,31 triliun, bagaimana nasib mahasiswa miskin yang menggantungkan harapannya pada Beasiswa KIP-K agar bisa kuliah? Bagaimana jika mereka mahasiswa rantau yang selain harus memikirkan biaya kuliah juga harus memikirkan isi perut mereka hari ini?
Jika mereka mahasiswa rantau, pikirkan juga di kota mana mereka menempuh pendidikan saat ini. Sebab, beda kota beda pula standar biaya hidupnya.
Kekhawatiran juga melanda para awardee (penerima) Beasiswa Pemerintah Indonesia (BPI), dimana pagu awalnya sebesar Rp 194,7 miliar menjadi hanya Rp 19,47 miliar imbas efisiensi.
