Mengapa Kesehatan Mental Harus Masuk Strategi Pertahanan Nasional?

Setiap tahun, dunia memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober. Tahun 2025 ini, peringatan itu terasa berbeda. Dunia sedang tidak baik-baik saja. 

Dari krisis iklim, perang yang berkecamuk, sampai ketegangan politik yang tak kunjung reda, semua membuat kita hidup dalam suasana penuh ketidakpastian. Di tengah situasi yang tidak stabil itu, kesehatan mental menjadi hal yang semakin rapuh dan terabaikan.

Kemajuan teknologi informasi membuat kita bisa mengakses berita dari seluruh dunia hanya lewat sentuhan jari. Namun, kemudahan itu juga berarti kita terpapar pada rentetan kabar buruk setiap hari --- tentang perang, bencana, kekerasan, dan ketidakadilan. 

Baca juga: Masjid Raya Baiturrahman dan Pesan Rahasia di Balik Doa

Dalam jangka panjang, paparan seperti itu dapat menimbulkan kecemasan kolektif. Banyak orang merasa takut, lelah, atau bahkan mati rasa, tanpa sadar bahwa mereka sedang menghadapi tekanan psikologis.

Jika pertahanan nasional didefinisikan sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa, bukankah jiwa yang tenang dan sehat juga bagian dari pertahanan itu? 

Saat masyarakat diliputi stres dan kehilangan harapan, maka rapuhlah benteng ketahanan sosial kita. Di sinilah pentingnya memandang kesehatan mental bukan sekadar urusan pribadi, tetapi sebagai strategi pertahanan nasional yang menentukan kekuatan bangsa di masa depan.

Kesehatan Mental yang Belum Diprioritaskan

Di Indonesia, perhatian terhadap isu kesehatan mental memang semakin meningkat, tetapi masih jauh dari kata cukup. Berdasarkan data Riskesdas 2018 dari Kementerian Kesehatan, sekitar 9,8% penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional, sementara lebih dari 12 juta orang berisiko mengalami gangguan depresi (Riskesdes, 2019). 

Baca juga: Membiasakan Diri Menghadapi Sugar Coating di Birokrasi ASN

Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapat layanan kesehatan jiwa memadai.

Baca juga: Ayah, Algoritma, dan Anak yang Tumbuh Tanpa Pelukan

Masalah terbesar ada pada akses dan stigma. Layanan kesehatan mental di tingkat puskesmas masih terbatas, dan tenaga profesional seperti psikiater maupun psikolog jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. 

Di banyak daerah, satu psikiater harus menangani ribuan pasien, terutama saat terjadi bencana atau krisis.