Demokrasi di Era Pendemi Covid-19

Diakui oleh masyarakat, termasuk pemahaman terkait pemerintahan yang sah (legitimate government). Pemerintah resmi adalah pemerintahan yang memperoleh pengakuan dan dukungan publik. Pentingnya pemerintahan yang sah adalah dapat menggerakkan roda birokrasi dan program-programnya.

Pemerintah oleh rakyat

Pemerintah oleh rakyat berarti bahwa pemerintah menjalankan kekuasaan untuk rakyat, bukan untuk rakyat. Pengawasan rakyat (kontrol sosial) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui DPR) oleh rakyat.

Pemerintah untuk rakyat

Artinya, kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah perlu menjamin kebebasan sebanyak mungkin

Indonesia saat ini berada di tengah pandemi COVID-19, yang tidak hanya berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, tetapi juga demokrasi.

Peneliti Pusat Kajian Politik LIPI Firman Noor menunjukkan data Unit Intelijen Ekonomi menunjukkan stagnasi kualitas demokrasi dari 5,55 pada 2018 menjadi 5,44 pada 2020. Nama keamanan adalah kekuasaan pemerintah, termasuk keputusan-keputusan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik, sebagaimana faktor penyebab memburuknya demokrasi pada tahun 2021 dibuktikan dengan pembatasan pemerintah terhadap kelas atas. fokus. 

Selain itu, ternyata check and balance DPR lemah, dan lambatnya respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak sepertinya tidak terlalu mempedulikan sikap DPR tersebut. Begitu pula ketika ada beberapa kontradiksi kebijakan yang membingungkan publik. Meski penyaluran bansos tidak lancar dan ada gambaran penyaluran sembako, DPR tampaknya tak gentar.

Demokrasi pascapandemi tidak mungkin pulih dalam waktu dekat tanpa terobosan politik yang signifikan. Hal ini terlihat dari situasi politik yang sedang berlangsung selama pandemi yang menghasilkan berbagai regulasi bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis, sangat penting untuk memiliki jaminan akses yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Masyarakat sipil yang kuat merupakan prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dengan meningkatkan peran, fungsi dan status organisasi masyarakat sipil Indonesia. 

Selain itu, alat pengambilan keputusan yang ada dan tradisional perlu diperkuat dan struktur formal pengambilan keputusan perlu ditingkatkan, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.