Oleh. Siti Juni Mastiah
(Anggota Penulis Muslimah Jambi dan Aktivis Dakwah)
Hasil uji laboratorium yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jambi, ditemukan fakta ada 8 merk beras premium yang tidak sesuai standar mutu premium. Atas dasar itu Satgas Pangan Provinsi Jambi meminta adanya penurunan harga beras sesuai mutu beras.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Jambi Johansyah menjelaskan bahwa beras yang diduga oplosan hasil sidak Satgas Pangan Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juli 2025 lalu bersama Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi di Fresh One, Jamtos, JPM, dan gudang Alfamart Pal 10 kota Jambi. Dari hasil uji lab tersebut ditemukanlah 8 merk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu beras premium, yakni Raja Ultima, Raja Platinum, Sania, Siip, Fortune, Dua Koki, Topi Koki, dan Sentra Pulen (Alfamart). (jamberita.com, 06/08/2025)
Johansyah menyatakan terhadap beras yang diindikasi tidak memenuhi ketentuan standar mutu beras premium agar dilakukan penurunan harga yang disesuaikan dengan standar mutu beras dalam kemasan. Ditegaskannya bahwa 8 merk beras tersebut merupakan bagian dari 212 merk beras hasil temuan dari Kementerian Pertanian yang dalam proses penanganan Tim Satgas Pangan Polri tingkat pusat.
Lemahnya Regulasi Dalam Sistem Kapitalis Sekuler
Temuan beras yang tidak sesuai standar beras premium ini menunjukkan betapa lemahnya regulasi dalam sistem kapitalis sekuler. Sehingga banyak sekali penipuan dari semua lini kehidupan termasuk dalam pengelolaan pangan. Penipuan ini terjadi di 10 provinsi yang telah diuji laboratorium, dan ini telah menelan kerugian konsumen lebih dari Rp 99 triliun. Temuan ini tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga akan banyak ditemukan hal yang sama.
Dari jumlah 212 merk beras yang ditemukan itu diantaranya hampir 80% merupakan merk beras yang tidak memenuhi standar beras kualitas premium. Dari pengujian 13 laboratorium di 10 provinsi di Indonesia ditemukan 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% beras dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21% beras beratnya tidak sesuai dengan berat yang tertera pada kemasan.
Persoalan ini tidak cukup hanya sebatas diberikan solusi dengan memberikan edukasi kepada para pedagang atau memberikan penegakan sanksi. Sementara akar persoalannya diabaikan, yaitu lemahnya atau tidak berperannya pemerintah hari ini didalam sistem negara yang menerapkan demokrasi kapitalis sekuler. Sistem inilah yang melahirkan para penguasa hanya sebatas regulator dan fasilitator. Sedangkan yang menjadi pelaku langsung dalam pengelolaan pangan adalah korporasi dan pedagang swasta.
Dalam sistem kapitalis sekuler yang berasaskan manfaat inilah sebagai penyebab orientasi pengelolaan hanyalah bisnis dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya semata, sementara kemaslahatan rakyat diabaikan. Lemahnya peran pemerintah ini pula melahirkan banyak mafia-mafia yang ada diberbagai pengeloaan termasuk pengelolaan pangan. Mafia menjadi tumbuh subur dan sulit diberantas karena tidak adanya sanksi tegas. Bahkan persoalan ini bisa ditutupi dengan "suap atau cuan-cuan" yang menggiurkan. Akhirnya kebijakan yang ada penuh dengan asas kepentingan para pengusaha dan penguasa.
Perubahan Konsep dan Paradigma Secara Menyeluruh
