212 merk beras bermasalah, bukti lemahnya peran negara

Oleh. Siti Juni Mastiah

(Anggota Penulis Muslimah Jambi dan Aktivis Dakwah)

Hasil uji laboratorium yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jambi, ditemukan fakta ada 8 merk beras premium yang tidak sesuai standar mutu premium. Atas dasar itu Satgas Pangan Provinsi Jambi meminta adanya penurunan harga beras sesuai mutu beras.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Jambi Johansyah menjelaskan bahwa beras yang diduga oplosan hasil sidak Satgas Pangan Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juli 2025 lalu bersama Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi di Fresh One, Jamtos, JPM, dan gudang Alfamart Pal 10 kota Jambi. Dari hasil uji lab tersebut ditemukanlah 8 merk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu beras premium, yakni Raja Ultima, Raja Platinum, Sania, Siip, Fortune, Dua Koki, Topi Koki, dan Sentra Pulen (Alfamart). (jamberita.com, 06/08/2025)

Johansyah menyatakan terhadap beras yang diindikasi tidak memenuhi ketentuan standar mutu beras premium agar dilakukan penurunan harga yang disesuaikan dengan standar mutu beras dalam kemasan. Ditegaskannya bahwa 8 merk beras tersebut merupakan bagian dari 212 merk beras hasil temuan dari Kementerian Pertanian yang dalam proses penanganan Tim Satgas Pangan Polri tingkat pusat.

Lemahnya Regulasi Dalam Sistem Kapitalis Sekuler

Temuan beras yang tidak sesuai standar beras premium ini menunjukkan betapa lemahnya regulasi dalam sistem kapitalis sekuler. Sehingga banyak sekali penipuan dari semua lini kehidupan termasuk dalam pengelolaan pangan. Penipuan ini terjadi di 10 provinsi yang telah diuji laboratorium, dan ini telah menelan kerugian konsumen lebih dari Rp 99 triliun. Temuan ini tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga akan banyak ditemukan hal yang sama.

Dari jumlah 212 merk beras yang ditemukan itu diantaranya hampir 80% merupakan merk beras yang tidak memenuhi standar beras kualitas premium. Dari pengujian 13 laboratorium di 10 provinsi di Indonesia ditemukan 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% beras dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21% beras beratnya tidak sesuai dengan berat yang tertera pada kemasan.

Persoalan ini tidak cukup hanya sebatas diberikan solusi dengan memberikan edukasi kepada para pedagang atau memberikan penegakan sanksi. Sementara akar persoalannya diabaikan, yaitu lemahnya atau tidak berperannya pemerintah hari ini didalam sistem negara yang menerapkan demokrasi kapitalis sekuler. Sistem inilah yang melahirkan para penguasa hanya sebatas regulator dan fasilitator. Sedangkan yang menjadi pelaku langsung dalam pengelolaan pangan adalah korporasi dan pedagang swasta.

Dalam sistem kapitalis sekuler yang berasaskan manfaat inilah sebagai penyebab orientasi pengelolaan hanyalah bisnis dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya semata, sementara kemaslahatan rakyat diabaikan. Lemahnya peran pemerintah ini pula melahirkan banyak mafia-mafia yang ada diberbagai pengeloaan termasuk pengelolaan pangan. Mafia menjadi tumbuh subur dan sulit diberantas karena tidak adanya sanksi tegas. Bahkan persoalan ini bisa ditutupi dengan "suap atau cuan-cuan" yang menggiurkan. Akhirnya kebijakan yang ada penuh dengan asas kepentingan para pengusaha dan penguasa.

Perubahan Konsep dan Paradigma Secara Menyeluruh

Kasus yang dipaparkan tersebut sudah sering terjadi di negeri kita ini. Sehingga perlu adanya perubahan paradigma dan konsep pengelolaan pangan yang bervisi untuk sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat serta mengukuhkan kedaulatan negara. Paradigma dan konsep tersebut hanya ada didalam Islam. Karena Islam melahirkan konsep dan paradigma yang sudah ditetapkan dari Sang Pencipta alam semesta, yang pastinya sudah lengkap dan sempurna. Hal ini telah ditunjukkan dengan bukti ketika Rasulullah Saw. menerapkannya pertama kali di Madinah Al Munawwarah sampai kepada khulafaurrasyidin dan khalifah setelahnya.

Islam Solusi Lengkap dan Sempurna

Islam bukan sekedar agama ritual semata, akan tetapi Islam merupakan agama yang berideologi yang melahirkan seperangkat aturan untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. didalam Alquran Surat Al Furqan bahwa Allah menyampaikan yang artinya "tidak lah Aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Islam terlahir dari wahyu yang lengkap dan sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang telah terealisasi selama hampir 14 abad. Sebagaimana pula firman Allah ta'ala dalam Alquran Surat Al Maidah ayat 3 yang artinya : "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk mu Agama mu (Islam), dan telah Aku cukupkan bagimu nikmat dari Ku, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agama mu."

Dalam Islam pemerintah atau kepala negara mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pemerintah hadir sebagai Raa'in (pengurus atau pelayan) dan Junnah (pelindung) bagi umat atau rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, terkait pengelolaan pangan akan selalu diawasi pemerintah dan pemerintah mengambil peran seutuhnya dari hulu hingga hilir, serta memastikan langsung bahwa setiap individu warga negaranya bisa mendapatkan pangan yang mencukupi, layak, dan berkualitas, yaitu berstandarkan pada halal dan thayib (baik).

2. Peran negara adalah menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap pendistribusian pangan, menjaga keseimbangan harga yang wajar, serta mengawasi pasar agar tidak terjadi praktik kecurangan atau penipuan yang merugikan masyarakat.

3. Adanya Qadhi AlMuhtasib yang bertugas untuk mengawasi tempat-tempat umum seperti berpatroli atau berkeliling di pasar-pasar untuk menindaklanjuti langsung jika terjadi kecurangan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh para Qadhi (hakim) inilah yang memberikan solusi kuratif (penyelesaian) masalah, sekaligus sebagai solusi preventif (pencegahan) agar tidak terjadi pengulangan masalah yang sama.

Maka hanya mekanisme Islam lah yang mampu memberikan solusi tuntas yang sempurna dan lengkap dan melahirkan pemimpin yang sepenuhnya bertanggung jawab, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. yang artinya : "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)