Mohon tunggu...
kukuhwicaksono
kukuhwicaksono Mohon Tunggu... Mahasiswa Prodi KPI UIN Saizu Purwokerto

mereka yang hebat adalah mereka yang banyak gagalnya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Ketimpangan Banyumas : Kemewahan Pejabat VS Derita Rakyat

20 September 2025   01:49 Diperbarui: 20 September 2025   02:08 10
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Di Banyumas, ada ironi yang mencolok. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat menerima tunjangan puluhan juta rupiah setiap bulan mulai dari tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta, tunjangan perumahan hingga Rp42 juta untuk pimpinan, serta transportasi belasan juta. Semua itu di luar gaji pokok dan fasilitas lainnya. Di saat bersamaan, ribuan masyarakat masih harus hidup dalam garis kemiskinan, dengan 207 ribu jiwa atau 11,95% penduduk Banyumas tercatat miskin pada 2024. Tak hanya itu, data pemerintah juga menunjukkan masih ada 50--76 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tersentuh perbaikan.

Kontras ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ke mana arah prioritas anggaran daerah sebenarnya? Pemerintah memang mengalokasikan miliaran rupiah untuk memperbaiki RTLH, namun hanya mampu menyelesaikan ribuan unit per tahun. Sementara, fasilitas dan kenyamanan elit politik dijamin penuh dan rutin setiap bulan. Ketidakadilan ini jelas mencerminkan ketimpangan sosial yang nyata: rumah mewah untuk dewan, rumah reyot tetap ditanggung rakyat.

Kesenjangan ini bukan sekadar soal angka, melainkan persoalan moral dan tanggung jawab sosial. DPRD dipilih bukan untuk hidup berlebihan, melainkan untuk memastikan rakyat keluar dari kemiskinan. Bagaimana mungkin wakil rakyat yang mendapat tunjangan rumah puluhan juta mampu merasakan derita warga yang rumahnya nyaris roboh diterpa hujan? Bagaimana mungkin kebijakan disebut berpihak pada rakyat jika justru memperlebar jurang antara elit dan masyarakat?

Oleh karena itu, sudah saatnya ada evaluasi serius atas proporsi anggaran di Banyumas. Anggaran besar untuk DPRD sepatutnya ditinjau ulang agar sebagian dialihkan pada program pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi RTLH. DPRD dan Pemkab harus membuktikan kepekaan sosial, bukan hanya kenyamanan personal. Jika tidak, demokrasi lokal akan kehilangan makna, dan rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada wakilnya.

Pada akhirnya, wajah keadilan sosial di Banyumas sedang diuji. Pertanyaannya sederhana namun menohok: untuk apa wakil rakyat hidup dalam rumah mewah, jika puluhan ribu rakyatnya masih tinggal di rumah reyot?

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun